Morotai, KoranMalut.Co.Id — Desakan warga Desa Seseli Jaya, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, agar Pemilihan Kepala Desa Pe...
Morotai, KoranMalut.Co.Id — Desakan warga Desa Seseli Jaya, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, agar Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu (Pilkades PAW) segera dijadwalkan mendapat tanggapan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Sebelumnya, warga bersama tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia pemilihan mendesak Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua segera menetapkan jadwal Pilkades PAW.
Pasalnya desakan tersebut disampaikan pada Senin (5/10/2026), dengan alasan agar proses pengisian jabatan kepala desa definitif di Desa Seseli Jaya dapat segera berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Warga juga menyatakan kesiapan untuk menjaga pelaksanaan pemilihan agar berlangsung aman, tertib dan kondusif.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pulau Morotai, Muzakir Sibua, saat ditemui pada Selasa,(06/10/2026). Ia menyampaikan alasannya terkait dengan belum dilaksanakannya Pilkades PAW bukan karena pihaknya tidak ingin melanjutkan proses tersebut. Menurutnya, DPMD masih mempertimbangkan kondisi sosial dan keamanan di Desa Seseli Jaya.
Muzakir menjelaskan, persoalan bermula saat musyawarah untuk membahas utusan dan unsur masyarakat yang akan terlibat dalam proses pemilihan. Dalam musyawarah tersebut terjadi perbedaan pendapat yang kemudian berkembang menjadi gejolak sehingga tidak tercapai mufakat.
“Pada saat itu kondisi desa dari sisi keamanan dan ketertiban sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan proses Pilkades PAW. Karena itu, kami tidak ingin memaksakan pelaksanaan pemilihan dalam kondisi masyarakat yang belum stabil,” jelas Muzakir
Ia menegaskan, DPMD tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di Desa Seseli Jaya melalui pejabat kepala desa, panitia pelaksana dan BPD.
“Kami tetap berupaya dan terus memantau perkembangan di sana. Bukan berarti kami tidak mau melaksanakan prosesnya, tetapi kami ingin memastikan kondisi desa benar-benar kondusif sebelum tahapan pemilihan dilanjutkan,” tegasnya.
Muzakir menuturkan bahwa, pihaknya tidak ingin pelaksanaan Pilkades PAW justru memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat. Menurutnya Perbedaan pilihan, merupakan bagian dari proses demokrasi, namun tidak boleh berkembang menjadi gesekan fisik.
“Berbeda pilihan itu hal yang wajar. Tetapi kami tidak ingin ada gesekan secara fisik di sana. Itu yang kami hindari. Jangan sampai proses yang seharusnya berjalan demokratis justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” tuturnya.
Muzakir juga meminta masyarakat, terutama pihak-pihak yang sebelumnya berbeda pandangan, bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di desa.
“Saya berharap masyarakat di sana, terutama dari kedua belah pihak, bisa saling mendukung dan bahu-membahu menjaga kondisi desa agar benar-benar kondusif,” harapnya.
Ia mengakui bahwa secara pribadi menginginkan proses Pilkades PAW segera dilaksanakan. Namun, menurutnya, percepatan tersebut harus dibarengi dengan dukungan masyarakat untuk menjaga kondisi desa.
“Kalau dari sisi kami, tentu proses ini lebih cepat dilaksanakan akan lebih baik. Tetapi kami juga membutuhkan dukungan masyarakat. Caranya dengan menjaga kondisi di desa, sehingga ketika Pilkades PAW dilaksanakan, prosesnya dapat berjalan aman dan tidak menimbulkan gejolak seperti yang terjadi sebelumnya,” pungkasnya.
Meski demikian terkait perkembangan terakhir, Muzakir mengatakan dirinya telah beberapa kali meminta keterangan dari pejabat kepala desa, panitia dan BPD untuk memastikan kondisi di lapangan.
“Mereka memang sudah menyampaikan bahwa kondisi di sana mulai agak stabil. Tetapi saya ingin memastikan dari sisi keamanan benar-benar terjamin dan tidak ada lagi gejolak di tengah masyarakat,” katanya.
Diakhir keterangannya Muzakir menghimbau bahwa, apabila kondisi yang menjadi pertimbangan DPMD tersebut masih berlarut, pihaknya tetap akan mengambil langkah sesuai kewenangan dengan mempertimbangkan situasi faktual di lapangan.
“Kalau kondisi ini masih tetap berlangsung seperti semula, tentu kami akan mengambil langkah. Tetapi langkah tersebut harus melihat situasi dan kondisi di lapangan, sehingga proses Pilkades PAW dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan persoalan baru,” tutup Muzakir.**(red/fhm)
Tidak ada komentar