KoranMalut.Co.Id — Kerusakan talud penahan ombak di pesisir Desa Doku Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, mendapat per...
KoranMalut.Co.Id — Kerusakan talud penahan ombak di pesisir Desa Doku Mira, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, mendapat perhatian dari DPRD setempat.
Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Komisi III, Naswin Rowo, mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan, terutama karena kerusakan talud berdampak terhadap permukiman warga di kawasan pesisir.
Naswin mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan status kewenangan pembangunan dan penanganan talud tersebut. Jika talud masuk dalam kewenangan pemerintah pusat melalui Balai, maka Pemkab Morotai diminta segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kami akan mengupayakan mendorong persoalan ini. Kami memastikan dulu kalau itu akses Balai, maka kami akan mendorong Pemda untuk ke Balai terkait persoalan talud,” kata Naswin kepada media ini.
Selain memastikan kewenangan, DPRD juga berencana turun langsung ke lokasi dalam waktu dekat untuk melihat kondisi talud secara langsung.
Menurut Naswin, pengecekan diperlukan untuk mengetahui panjang talud sekaligus memetakan titik-titik kerusakan yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
“Kami juga satu dua hari atau dalam waktu dekat akan turun melakukan pengecekan di lapangan, biar kita bisa mengetahui berapa panjangnya dan di mana titik-titik yang rusak parah,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil pengecekan lapangan nantinya akan menjadi bahan DPRD untuk mendorong langkah penanganan pemerintah daerah, terutama apabila kerusakan talud sudah berada pada kondisi yang berpotensi mengancam permukiman warga.
“Apabila bisa, Pemda harus buat semacam darurat atau langkah apa yang diambil untuk pertahanan,” tegas Naswin.
Sementara itu, terkait rencana penanganan talud tersebut, media ini berupaya meminta keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai.
Namun, Kepala Dinas PUPR tidak berada di kantor saat hendak dikonfirmasi sehingga belum diperoleh keterangan mengenai rencana maupun program penanganan talud di Desa Doku Mira untuk tahun anggaran 2026 hingga 2027.
Media ini kemudian mengonfirmasi Kepala Bappeda Kabupaten Pulau Morotai, Ramlan Drakel, mengenai apakah pembangunan atau penanganan talud Doku Mira telah masuk dalam usulan perencanaan daerah.
Ramlan mengatakan, hingga saat ini belum terdapat usulan dari Dinas PUPR terkait perencanaan pembangunan talud di Desa Doku Mira.
“Untuk saat ini belum ada dari Dinas PUPR yang mengusulkan perencanaan talud untuk Desa Doku Mira ke Bappeda,” kata Ramlan saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, Bappeda pada prinsipnya menerima usulan program dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk selanjutnya dikawal dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Kami hanya menerima usulan. Kalau ada usulan, maka kami sudah mengawal terkait penganggaran agar tembus,” jelasnya.
Kerusakan talud di pesisir Desa Doku Mira menjadi perhatian karena bangunan penahan ombak tersebut tidak lagi berfungsi secara optimal.
Saat terjadi pasang tinggi, air laut dilaporkan masuk ke kawasan permukiman warga. Sejumlah rumah yang berada dekat bibir pantai ikut terdampak genangan air laut.
Di sejumlah bagian talud yang mengalami kerusakan juga terlihat penumpukan pasir yang diduga terbawa gelombang.
Kondisi tersebut membuat keberadaan talud menjadi penting bagi warga yang bermukim di kawasan pesisir.
DPRD Kabupaten Pulau Morotai melalui Komisi III berencana melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan tingkat kerusakan, panjang talud, serta titik-titik yang membutuhkan penanganan.
Hasil pengecekan itu nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, baik melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun dengan mendorong koordinasi bersama Balai apabila talud tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat._(fhm)
Tidak ada komentar