KoranMalut.Co.Id — Operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Tuna Bere-Bere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau ...
KoranMalut.Co.Id — Operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Tuna Bere-Bere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, diduga tidak lagi berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menuai perhatian masyarakat, khususnya para nelayan yang selama ini bergantung pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menunjang aktivitas melaut.
SPBUN yang diketahui mulai beroperasi sejak sekitar 2022 itu kini disebut tidak lagi aktif sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan nelayan karena BBM merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas penangkapan ikan.
Salah seorang warga, Ama, mengatakan para nelayan berharap SPBUN Tuna Bere-Bere dapat kembali beroperasi secara konsisten dan menjadi salah satu penopang kebutuhan BBM bagi masyarakat nelayan.
“Kami masyarakat berharap SPBUN ini selalu aktif sebagai salah satu lokomotif pendorong bagi nelayan dalam aspek BBM. Namun, beberapa tahun terakhir sebagian nelayan juga tidak mengambil BBM di SPBUN karena ketika kami datang, jawabannya BBM sudah habis,” ujar Ama.
Ia juga menyoroti dugaan adanya praktik penyaluran BBM yang dinilai tidak semestinya. Menurutnya, masyarakat beberapa kali menemukan BBM yang diduga dijual kembali kepada pengepul maupun kios.
“Beberapa kali kami menemukan ada yang dijual ke pengepul atau kios-kios. Kami sempat bertanya-tanya, masa ini BBM subsidi kok harus dibuat seperti ini,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Ama meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui dinas terkait, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), mengambil langkah serius untuk memastikan keberadaan dan fungsi SPBUN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa menindaklanjuti aspirasi kami para nelayan. Kebutuhan kami sangat banyak, mulai dari BBM, es, hingga menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan lainnya. Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Menurut Ama, pemerintah daerah perlu segera mencari solusi konkret terhadap keberlangsungan SPBUN Tuna Bere-Bere. Salah satu opsi yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah mencari pengusaha atau pihak lain yang bersedia mengambil alih pengelolaan SPBUN tersebut, sepanjang tetap menjamin penyaluran BBM sesuai ketentuan dan diperuntukkan bagi nelayan.
“Pemerintah harus membuat langkah konkret, entah dengan mencarikan pengusaha yang mau mengambil alih SPBUN Tuna Bere-Bere atau mencari solusi lain. Yang terpenting, kebutuhan BBM nelayan jangan terus terganggu,” ujarnya.
Kondisi ini dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah, mengingat kelancaran distribusi BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi nelayan. Pengawasan terhadap penyaluran BBM juga dinilai penting agar subsidi tepat sasaran dan tidak beralih kepada pihak yang tidak berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pemilik atau pengelola SPBUN Tuna Bere-Bere maupun Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai terkait penyebab terhentinya operasional dan langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Tidak ada komentar