Halut, KoranMalut.Co.Id - Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.SI angkat bicara terkait dengan dinamika yang sementara terjadi dala...
Halut, KoranMalut.Co.Id - Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.SI angkat bicara terkait dengan dinamika yang sementara terjadi dalam management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo terkait dengan penundaan pembayaran gaji tenaga kontrak.
Bupati menyebutkan bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan terhadap management di RSUD Tobelo ternyata pada tahun sebelumnya terdapat hutang terbawa sebesar Rp 26 milyar, sehingga memasuki tahun 2025 penyedia obat-obatan hampir tidak mau melayani obat karena tingginya hutang. Karena itu kebijakan internal RSUD Tobelo melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah BPJS 40 persen untuk jasa pelayanan dan 60 persen untuk operasional. Selain itu pembagian dari pendapatannya setiap bulannya juga harus beli obat dan juga oksigen dan operasional dan juga bayar utang obat Rp 1,5 sampai Rp 2 milyar.
Bupati mengatakan bahwa hal tersebut kemudian RSUD Tobelo tidak punya kemampuan untuk membayar gaji sehingga terjadi penundaan tersebut. Selanjutnya setelah dilantik, lanjut Piet, Ia bersama Kasman akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan. "Setelah dilantik pada bulan April telah dibayar, dan juga bulan Maret sudah dilakukan pada beberapa hari yang lalu. dan tentunya di masa Piet -Kasman yang harus dibayarkan adalah bulan Juni," jelasnya kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, Senin (30/06).
Menurutnya, soal gaji tenaga kontrak sebenarnya tanggung jawab BLUD untuk pembayaran, dan sudah disampaikan untuk dilakukan secepatnya untuk bulan Juni. Selain itu, kedepannya akan dilakukan outsourcing dan akan dikontrak 3 bulan kedepannya, jika baik maka akan dilanjutkan dan jika terjadi persoalan maka akan dievaluasi. Belum lagi tenaga kontrak yang telah dilakukan sebelumnya akan dilihat karena ada yang sudah berakhir kontraknya.
Ia berharap RSUD Tobelo pada bulan Juli dan kedepannya tidak tertunda terkait dengan pembayaran gaji. Hal ini juga perlu diperhatikan apalagi juga harus dilakukan pembayaran hutang obat-obatan. "Juli kita akan buat kontrak baru lagi terhadap Nakes dan akan dilakukan melalui outsourcing. Ini sebenarnya tanggung jawab RSUD Tobelo tetapi karena RSUD juga merupakan milik pemerintah sehingga Pemda juga patut mengintervensi untuk menyelesaikannya," ucapnya.
Bupati menambahkan bahwa telah dilakukan pertemuan dengan pihak RSUD untuk melakukan pendekatan dengan pihak penyedia sehingga dapat diperkecil terkait dengan pembayaran hutang obat sehingga dapat ditangani pembayaran yang lainnya termasuk pembayaran kontrak dan kebutuhan penting lainnya dalam RSUD.
“Kontrak baru juga akan diberlakukan mulai bulan Juni ini. Kami terus berupaya membenahi manajemen keuangan RSUD agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan bahwa beban utang ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Sejak dirinya dan Wabup Kasman dilantik, langkah-langkah pembayaran telah langsung dilakukan mulai bulan April.
“Anehnya, ketika utang menumpuk dan gaji belum dibayar selama pemerintahan sebelumnya, tidak ada protes atau unjuk rasa. Tapi saat kami sudah mulai membayar tunggakan itu, justru muncul aksi protes. Ini yang patut dipertanyakan,” tutupnya.**(red/obi).
Tidak ada komentar