Ketua Bawaslu Halut : Rafli Kamaludin TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS), TPS khusus PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) disinyalir jadi ladang kontrak politik jabatan birokrasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu, membuat Bawaslu Halut mengecam dengan tidak memberi ampun jika ada PNS nakal terlibat dalam PSU Halut.
Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaludin mengatakan terkait PNS yang terlibat ikut memenangkan salah satu Paslon di PSU dan PSS Pilkada Halut pada 28 April 2021 mendatang menjadi perhatian khusus Bawaslu. Pihak Bawaslu juga tidak akan memberi ampun jika ada PNS nakal yang terlibat bermain di PSU nanti.
"Kami tetap tindak tegas apabila ditemukan atau ada laporan masyarakat, soal keterlibatan PNS yang bermain di PSU," Tegas Rafli Senin (05/04/21).
Rafli menegaskan, bahwa Bawaslu juga membuka diri agar Masyarakat dapat membantu Bawaslu untuk melakukan pengawasan kepada pihak PNS dan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam tahapan PSU.
"Kami meminta masyarakat agar membantu penyelenggara untuk melakukan pengawasan kepada pihak ASN dan Pemdes," cetus Rafli.
Lanjut Rafli, meski saat ini belum ada temuan maupun laporan dari Masyarakat terkait keterlibatan PNS dalam tahapan PSU, tetapi Bawaslu meminta Masyarakat harus memberanikan diri melaporkan ke Bawaslu jika ditemukan ada pihak ASN yang terlibat dalam PSU.
"Sementara ini belum ada laporan atau temuan yang ditangani Bawaslu terkait keterlibatan PNS pada tahapan PSU. Untuk itu, Masyarakat harus beranikan diri laporkan ke Bawaslu dengan bukti bukti yang valid, jika menemukan ada PNS yang bermain di tahapan PSU, segera laporkan karena itu bagian dari upaya kita bersama untuk tegakkan keadilan dalam Pilkada," Tutupnya.**(red)
Tidak ada komentar