Grid

GRID_STYLE

Breaking News

latest

Mantan Bupati Tinggalkan Hutang 200 Miliar, Pemkab Halbar Minta BPK dan Inspektorat Telusuri

HALBAR, KoranMalut.Co.Id - Masa Pemerintahan Bupati Kabupaten Halbar Danny Missy, yang tinggalkan hutang 200 Meliar, Bupati Halmahera Barat...


HALBAR, KoranMalut.Co.Id - Masa Pemerintahan Bupati Kabupaten Halbar Danny Missy, yang tinggalkan hutang 200 Meliar, Bupati Halmahera Barat Terpilih James Uang dan Jufri Muhammad pada 100 hari Kerja meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat telusuri Hutang Pemkab Halbar sebelumnya, Rabu (3/03/2021).

Wakil Bupati terpilih Djufri Muhammad, saat diwawancarai pasca menghadiri pelantikan DPD partai NasDem di Hotel Sahid Bela Ternate, ia mengatakan, pada 100 hari kerja kepala itu, merumuskan beberapa kebijakan yang di anggap strategis, Pemkab Halbar akan menggejot hutang pihak ketiga di Kabupaten Halbar kurang lebih Rp 200 miliar lebih itu, tentunya tidak serta merta langsung melakukan pembayaran hutang Daerah tersebut.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat akan meminta ke pihak badan auditor seperti BPK dan Inspektorat segera melakukan pengauditan item hutang dari pemerintahan yang sebelumnya," tegasnya.

Djufri bilang, Sesuai nomenklatur hutang yang di sodorkan eksekutif yaitu DPRD Halbar, ada sumber dana yang bermacam-macam misalnya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Pinjaman Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dana bagi hasil. Akhirnya, dari hasil akumulasi hutang itulah telah mencapai Rp 200 miliar sekian.

Djufri mengungkapkan, hutang ini yang menjadi beban Pemda selanjutnya. Sedangkan di tahun 2021, APBN yang diketuk dibeberapa daerah termasuk Halbar, merosot. DAU kurang lebih Rp 54 miliar dikurangi, dan itu merupakan kebijakan dari Menteri Keuangan.

"Tentunya ini menjadi langkah yang harus di seriusi, sebab hutang sebesar itu dapat mempengaruhi proses pembangunan dalam Pemerintahan (JUJUR)," Tandasnya.

Untuk memastikan hal tersebut benar-benar hutang, tidak ada cara lain selain Pemerintahan Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhammad (JUJUR), meminta kepada BPK dan Inspektorat Halbar untuk turun melakukan audit karena daftarnya sudah ada tinggal kroscek di lapangan.

Besok atau dalam waktu dekat kita sudah mulai rapat instansi teknis untuk membicarakan soal ini masala Hutang  Kabupaten Halmahera Barat, tutupnya.**(Red/Km).

Tidak ada komentar