Grid

GRID_STYLE

Breaking News

latest

Abaikan Nasib Rakyat, Gempur Kecam DPRD Halut

TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Gerakan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat (Gempur) Halmahera Utara (Halut) mengecam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (...


TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Gerakan Mahasiswa Peduli Untuk Rakyat (Gempur) Halmahera Utara (Halut) mengecam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut, karena diduga mengabaikan nasib masyarakat.

Ketua Gempur Halut Syahril Parasaja, menuturkan DPRD terkesan tutup mata terkait sejumlah persoalan Daerah di Halut. Malah para anggota, dan pimpinan Dewan bekerja sama dengan NHM untuk mengambil data anak yatim, dan menyalurkan santunan dari PT NHM melalui yayasan Al-Qodri.

"Jika DPRD sudah lebih sibuk urus kepentingan NHM, otomatis mereka berselingkuh dengan mengabaikan kepentingan rakyat," tegas Syahril Selasa (23/02/2021).

Lanjut Syahril bukti perselingkuhan DPRD itu, tak hanya soal membagikan santunan, tetapi juga turut andil mencampuri proyek bantuan Bedah 1000 rumah milik Yayasan Al-Qodri bentukan dari Pemilik Saham PT NHM Haji Robert. 

Bahkan bantuan proyek bedah 1000 rumah yang akan dilakukan peletakan batu pertama pada awal maret itu, para Anggota DPRD turut andil mengelola proyek tersebut dengan turun mengambil data rumah tidak layak huni.

"Inikan DPRD sebagai wakil rakyat sudah seperti karyawan PT NHM, sehingga hanya mengurus kepentingan NHM dibanding persoalan rakyat di Daerah, itu benar bahkan saya ditugaskan salah satu anggota DPRD untuk turun mengambil data rumah tidak layak huni," bebernya.

Menurut dia, Dalam aturan DPRD dilarang bekerja sama dalam bentuk mengelola atau mencampuri pekerjaan perusahan manapun baik bentuk personal maupun secara lembaga. Tetapi DPRD di Halut sudah bekerja sama dengan NHM mengelola bantuan santunan dari NHM dengan terlibat di yayasan Al Qodri milik NHM. Bahkan anggota DPRD mengelola bantuan bedah 1000 rumah.

"Para anggota DPRD sudah melanggar aturan, dengan mengelola bantuan santunan NHM dan proyek bedah rumah," Cetusnya.

Ia menegaskan, Seharusnya DPRD tidak campur mengelola proyek perusahaan baik itu bentuk yayasan. Sebab, DPRD akan lebih fokus mengurus NHM dibanding rakyatnya.

"Kami meminta DPRD jangan lagi urus soal proyek santunan NHM dan proyek Bedah rumah, tetapi tetap fokus pada urusan rakyat, dan sesuai tugas serta tanggung jawab sebagai DPRD," tutupnya.**(Gf).

No comments