TERNATE, KoranMalut.Co.id - Komisi I DPRD kota Ternate mempertanyakan kendala keterlambatan pencairan Dana Kelurahan (D.K) tahap kedua di k...
TERNATE, KoranMalut.Co.id - Komisi I DPRD kota Ternate mempertanyakan kendala keterlambatan pencairan Dana Kelurahan (D.K) tahap kedua di kecamatan pulau Hiri, yang sampai saat ini belum dicairkan oleh Badan pengelolaan dan keuangan aset daerah (BPKAD), Selasa, (22/12/2020).
Ketua komisi I DPRD kota Ternate Muchtar Bian saat dikonfirmasi, Selasa (22/12) mengatakan, menjelang akhir tahun 2020 sejumlah program dan kegiatan di masa pemerintahan wali kota Ternate Burhan Abdurrahman, salah satunya pencairan D.K tahap II di kecamatan pulau Hiri belum dicairkan BPKAD kota Ternate.
Menurutnya, masalah seperti ini harusnya ada perhatian serius dan khusus dari Pemkot dalam hal ini camat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sendiri juga mengatakan, bahwa di kecamatan tersebut sampai saat ini belum dilakukan pencairan D.K tahap kedua.
"Saya yakin mungkin belum dilakukan pencairan D.K tahap dua di kecamatan tersebut, disebabkan karena laporan pertanggung jawaban tahap pertama belum selesai sehingga tahap kedua pun masih tertahan, jadi ini kembali di pemerintah masing-masing wilayah tersebut baik Lurah dan camat, kalau satu kelurahan yang melakukan kesalahan atau belum menyelesaikan LPJ tersebut, maka akan mempengaruhi kelurahan yang lainnya," jelasnya.
Untuk itu komisi I mendesak Camat pulau Hiri agar segera lakukan pemantauan dan juga serius menangani masalah tersebut, ditakutkan jangan sampai ada temuan dari BPK untuk itu harus benar-benar teliti.
Politisi PKB ini juga menambahkan, D.K tahun ini bukan hanya dipantau oleh Kemenkeu saja, akan tetapi Kemendagri juga sudah turun melakukan pengawasan oleh karena itu pemkot harus serius.
"Di 2019 lalu belum terlalu ketat dilakukan pengawasan tapi sekarang sudah diperketat, otomatis pemerintah harus teliti dan hati-hati jangan sampai terjadi temuan dari BPK, singkatnya.**(red/fin)
Tidak ada komentar