MOROTAI. KoranMalut.Co.Id - Pemda Daerah Kabupaten Pulau Morotai kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan...
Ada empat varian opini yang dapat diberikan BPK kepada instansi yang diaudit. Pertama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/ Unqualified Opinion); Kedua, Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ Qualified Opinion); Ketiga, Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion); dan Keempat, Tidak Wajar (TW/ Adverse Opinion). Masing-masing opini berdasar pada penilaian objektif dari auditor BPK atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
Opini WTP/ Unqualified Opinion hanya diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bilamana sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji material laporan keuangan. Dalam keadaan tertentu, dimana auditor tidak memiliki akses terhadap lingkup pemeriksaan, atau sistem pengendalian internal Pemda yang lemah, sehingga tidak meyakinkan auditor, maka BPK berhak untuk Tidak Memberikan Pendapat (TMT/ Disclaimer Opinion).
Morotai merangkak perlahan mulai Disclaimer, hingga tiga tahun terakhir memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Predikat ini tentu atas kerja keras dan tanggung jawab dari banyak pihak, terutama dalam hubungan kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Di samping itu, tentu merupakan kinerja akuntabilitas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak lupa, usaha-usaha pegawasan-eksternal dari berbagai stakeholders dan masyarakat sipil.
Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Maluku Utara, Hermanto menyerahkan LHP atas LKPD tahun 2019 secara virtual kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Maluku Utara. Bupati Pulau Morotai, Benny Laos didampingin unsur pimpinan DPRD, Bapak Judi R Dadana menerima LHP atas LKPD Tahun anggaran 2019 di Villa Marahai, Juanga, Morotai Selatan (19/ 06/ 2020). Sekretaris Daerah Morotai Ma’ruf M. Kharie bersama para asisten dan Pimpinan OPD juga turut menyaksikan khidmatnya acara jarak jauh bagi sepuluh kabupaten/ kota di Maluku Utara.
Dari capaian yang ada, membutuhkan konsistensi semua pihak. Agar Morotai bisa terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, serta tata kelola pemerintahan yang baik, agar membawa dampak luas bagi masyarakat Pulau Morotai. Tuturnya.**(red/km).