HALSEL. KoranMalut.Co.Id. - Aliansi Peduli Masyarakat Bajo (APM), kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Desa Bajo Kecamatan Kayoa...
Ini merupakan kali ke empat APM melakukan unjuk rasa dengan pengawalan TNI-polri setempat. Dalam kesepakatan massa bersama Pemerintah Desa di Kantor Polsek Kayoa beberapa waktu lalu bahwa, kades dan BPD berjanji siap ditangkap apabila tidak menyalurkan BLT-DD tiga bulan sekaligus. namun, hinga saat ini masih belum terealisasi. Akhirnya, memicu kemarahan masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang berujung pemalangan kantor Desa Bajo.
Menurut korlap Aksi Iswan Muhlis, masyarakat tetap bersikeras menagih janji Kades Bajo soal pembagian BLT-DD tiga bulan sekaligus. Massa juga mendesak Pemdes menangguhkan penyaluran BLT tahap I bulan April yang digunakan anggaran pencairan tahap satu bulan juni sebesar 15% sebab penyaluran 40% bulan April sudah di alokasikan untuk pembangunan pagar Desa.
"kami bersikeras tetap menagih janji kades didepan kami dan juga dihadapan Kapolsek Kayoa di Kantor Polsek, bahwa pihaknya akan menyalurkan BLT tiga bulan sekaligus. Kami juga menolak anggaran BLT 15% bulan Juni tersebut disalurkan ke masyarkat karena tidak cukup untuk 107 kk," ujarnya kepada wartawan.
Dia juga menegaskan, apabila pemdes tetap menyalurkan BLT 15% bulan juni untuk tahap 1 bulan April secara diam diam yang tidak cukup untuk 107 kk tersebut, massa akan membakar kantor Desa Bajo. Tegasnya.
Aksi tersebut, sempat tegang setelah Pemdes tidak mampu menjelaskan alasan mengapa tidak di pasang papan RAB pembangunan pagar. Menurut Kepala Desa bahwa pihaknya tidak harus menjelaskan itu, ungkap Kades pada hering terbuka didepan kantor desa.
Salah satu massa aksi Takdir Ismail, kepada Wartawan menyampaikan, perbuatan yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh Kepala Desa Hi. Ade Suyuf. menurtnya, banyak sekali kejanggalan kejanggalan yang terjadi terutama anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 yang bnyak sekali mengisahkan banyak persoalan karena banyak kegitan tidak ada papan informasi, sampai pada tahapan aspek keterbukaan Pemerintah Desa yang nyatanya tidak ada transparansi sejak tahun 2019 samapi 2020 tahap I. Ungkap takdir.
Dia juga mengatakan, Hal ini juga akan berimplikasi kepada penyaluran BLT yang hingga saat ini belum sama sekali disalurkan. "Yang kita sesali adalah, sikap dari Pemdes ini betul betul tidak mencintai masyarakatnya hampir dilihat dari aspek kebijakan yang dilakukan Pemdes contoh saja, pembuatan pagar Desa yang terkesan dipaksakan oleh Kades Bajo yang mengabaikan instruksi Presiden, instruksi Kementrian Desa (Kemendes) dan Satgas Penangulangan Covid-19 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel),". Jelasnya
Oleh karnanya, kami yang tergabung dari aliansi peduli masyarakat desa bajo, menuntut agar supaya, penyaluran BLT itu sesuai janji kades dan BPD di salurkan tiga bulan sekaligus apabila tidak disalurkan, maka pemdes dan BPD telah melakukan pembodohan publik terhadap apa yang dijanjikan didepan penagak hukum yakni, pihak Polsek Sektor Kayoa.
Massa aksi menuntut Inspektorat Halsel segera mangaudit kepala Desa Bajo terkait dengan DD, dan juga meminta Bupati Halsel Bahrain Kasuba, agar secepatnya mengevaluasi kepala Desa Bajo atas bobroknya sistem pemerintahan di Desa Bajo Kecamatan Kayoa dan juga meminta Polres Halsel untuk melakuakan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi DD tahun 2019.
Untuk sekedar diketahui, dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kayoa induk, ada tiga Desa yang belum sama sekali menyalurkan bantuan langsung Tunai (BLT-DD) yakni, Desa Tawabi, Kida dan Desa Bajo.**(hhk)