Morotai, KoranMalut.Co.Id - Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Yafet Sidigol dari Fraksi PDI Perjuangan...
Sorotan itu disampaikan setelah sejumlah anggota DPRD melakukan monitoring lapangan pada Rabu (2/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, DPRD meninjau sejumlah fasilitas wisata dan kondisi pembangunan talut di beberapa desa.
Di kawasan wisata kuliner Bido, ditemukan sejumlah fasilitas yang membutuhkan pembenahan. Beberapa pondok terlihat mengalami kerusakan dan sebagian hanya ditopang menggunakan tali.
Sebelumnya juga dikeluhkan Marin, salah satu petugas kebersihan di kawasan wisata kuliner Bido. Ia mengaku telah menjaga lokasi tersebut selama sekitar empat tahun, sejak masa almarhum Beny Laos hingga saat ini.
“Saya sudah lama di sini. Semenjak almarhum Beny Laos masih ada sampai sekarang, saya tetap menjaga tempat ini. Yang saya jaga di sini sudah sekitar empat tahun,” ujar Marin.
Marin mengaku persoalan kerusakan fasilitas dan kebersihan telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah. Ia berharap fasilitas yang rusak segera diperbaiki agar kondisinya tidak semakin parah.
“Kalau memang ada yang rusak, secepatnya diperbaiki supaya jangan bertambah rusak,” katanya.
Selain fasilitas, Marin juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah maupun pemerintah desa terhadap dirinya selama menjaga kawasan tersebut, termasuk terkait honor atau upah.
“Selama empat tahun saya tidak pernah dibantu oleh pemerintah, termasuk dari desa. Walaupun orang bilang ini milik pemerintah atau milik daerah, tetapi masyarakat juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Yafet mengatakan hasil monitoring DPRD menunjukkan masih terdapat sejumlah kekurangan di kawasan wisata Bido, terutama fasilitas pendukung kebersihan dan pengelolaannya.
“Dari hasil monitoring kami, memang ada banyak hal yang masih kurang di spot wisata Bido, salah satunya fasilitas kebersihan. Karena itu, pengelolaannya perlu ditinjau kembali,” kata Yafet.
Menurut Yafet, fasilitas wisata yang telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Ia meminta Dinas Pariwisata turun langsung mengecek kondisi sekaligus mengevaluasi pengelolaannya.
“Karena bangunan yang ada itu menggunakan Dana Alokasi Khusus, sehingga Dinas Pariwisata harus turun, harus meninjau kembali, lalu menata kembali,” tegasnya.
Yafet juga meminta evaluasi dilakukan terhadap sejumlah spot wisata lainnya yang dibangun pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut Bido, Tabai Lenge dan Tanjung Saleh sebagai beberapa lokasi yang perlu mendapat perhatian dan pemeliharaan.
Sebagai anggota Komisi II DPRD yang bermitra dengan Dinas Pariwisata, Yafet menegaskan fungsi pengawasan akan dilakukan terhadap pengelolaan destinasi wisata di Morotai.
“Saya pertegas, untuk spot-spot pariwisata yang sudah ada ini, saya minta Dinas Pariwisata punya waktu untuk meninjau kembali. Kalau memang ada yang terbengkalai atau rusak, itu perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama menjaga fasilitas wisata yang berada di wilayah masing-masing agar aset pemerintah tersebut tidak terbengkalai dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang sudah disediakan oleh pemerintahan yang lama, terkait dengan spot-spot wisata yang ada di Bido, kemudian Tabai Lenge dan Tanjung Saleh, ini perlu dijaga oleh masyarakat maupun pemerintah desa,” pungkasnya.**(fhm)
Tidak ada komentar