KoranMalut.Co.Id - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik Morotai (UNIPAS) sekaligus Koordinator BEM SI Wi...
Pernyataan tersebut disampaikan Rifaldi menyikapi penurunan jumlah mahasiswa baru UNIPAS pada 2026 yang tercatat sebanyak 279 orang, dibandingkan 400 mahasiswa pada 2025.
Saat Di temui awak media, Mingu 23 Agustus 2026, Rifaldi menegaskan, persoalan penurunan mahasiswa tidak semestinya hanya dilihat dari strategi penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, kebijakan penghapusan biaya akhir studi dari tanggungan pemerintah daerah membuat mahasiswa harus menghadapi berbagai beban biaya ketika memasuki tahap penyelesaian pendidikan.
“Penyebab menurunnya minat mahasiswa yang berkuliah tahun ini disebabkan biaya akhir studi mahasiswa UNIPAS. Pemerintah daerah memutuskan biaya akhir studi, sehingga mahasiswa harus menanggung sendiri berbagai kebutuhan sampai wisuda,” kata Rifaldi.
Ia menilai terdapat ironi dalam kebijakan pendidikan gratis apabila mahasiswa masih harus mengeluarkan biaya besar untuk menyelesaikan pendidikannya.
Menurut Rifaldi, SPP mahasiswa sebesar Rp1,5 juta per semester hingga batas semester delapan memang ditanggung pemerintah daerah. Namun, biaya tersebut dinilai belum mencakup seluruh kebutuhan mahasiswa sampai menyelesaikan studi.
“Bayangkan saja, biaya magang hingga wisuda bisa memakan biaya hampir belasan juta. Ini tidak sebanding dengan SPP yang gratis,” ujarnya.
Rifaldi kemudian merinci sejumlah biaya yang harus disiapkan mahasiswa pada tahap akhir studi. Di antaranya biaya magang sebesar Rp700 ribu, KBM Rp2 juta, ujian PKL Rp950 ribu, ujian seminar proposal Rp950 ribu, ujian hasil Rp950 ribu, ujian skripsi Rp2 juta, yudisium Rp1 juta, serta biaya wisuda sekitar Rp3 juta.
Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, biaya yang disebut Rifaldi mencapai sekitar Rp11,5 juta, belum termasuk biaya pengambilan data, pencetakan naskah, penggunaan printer, transportasi, serta kebutuhan lain yang muncul selama proses penyelesaian studi.
“Belum lagi mahasiswa ketika mengambil data, mencetak naskah, menggunakan printer dan kebutuhan yang tidak terduga lainnya. Ini justru bisa melebihi uang SPP yang ditanggung pemerintah daerah,” tegas Rifaldi.
Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan pendidikan gratis apabila mahasiswa masih menghadapi beban biaya yang besar pada tahap akhir pendidikan.
Menurut Rifaldi, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menghitung pembiayaan pendidikan dari sisi SPP, tetapi juga melihat keseluruhan kebutuhan mahasiswa sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
“Pendidikan gratis jangan hanya berhenti pada SPP. Mahasiswa juga harus dipikirkan bagaimana mereka menyelesaikan studi tanpa dibebani biaya yang begitu besar,” katanya.
Rifaldi kemudian membandingkan kebijakan pembiayaan pendidikan saat pemerintahan sebelumnya dengan kebijakan di era kepemimpinan Rusli Rio.
Ia menyebut, pada masa pemerintahan almarhum BL, terdapat mekanisme pengembalian biaya akhir studi kepada mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti wisuda.
“Berbeda dengan pemerintahan di masa almarhum BL. Saat itu ada uang pengembalian akhir studi yang dikembalikan pemerintah daerah kepada mahasiswa setelah wisuda. Namun, di masa kepemimpinan Rusli Rio, pengembalian tersebut sudah tidak ada dan biaya akhir studi sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa,” ungkapnya.
Rifaldi meminta pemerintah daerah dan pihak UNIPAS mengevaluasi kembali kebijakan pembiayaan pendidikan tersebut. Ia menilai persoalan biaya akhir studi perlu dibuka secara transparan agar mahasiswa dan masyarakat mengetahui secara jelas komponen pembiayaan yang harus ditanggung.
“Kalau biaya akhir studi dihapus dari tanggungan pemerintah, maka harus dijelaskan kepada mahasiswa siapa yang kemudian menanggung seluruh biaya tersebut. Jangan sampai di awal disebut gratis, tetapi di akhir mahasiswa justru dibebani biaya belasan juta,” pungkasnya. (red/tim)
Tidak ada komentar