Labuha, KoranMalut.co.id - Aksi damai yang digelar Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) bersama warga Pulau Makian terkait proyek Jalan Lintas Pu...
Labuha, KoranMalut.co.id - Aksi damai yang digelar Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) bersama warga Pulau Makian terkait proyek Jalan Lintas Pulau Makian justru berujung pada tindakan kekerasan. Dua pimpinan GPM, yakni Ketua DPC Halmahera Selatan Harmain Rusli dan Ketua DPD Maluku Utara Hartono Halik, menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya unjuk rasa.
Aksi yang digelar untuk menyoroti proyek senilai Rp7,8 miliar tersebut awalnya berlangsung damai. Massa mempertanyakan kelanjutan proyek yang dibiayai dari APBD 2023 namun hingga kini belum juga rampung, meski kontraknya telah berakhir pada Desember tahun lalu. Kecurigaan publik turut menguat atas kemungkinan adanya praktik gratifikasi dalam proses pengadaan proyek tersebut.
“Perjuangan kami tidak hanya soal infrastruktur yang mangkrak, tapi juga membela hak masyarakat untuk bersuara tanpa kekerasan. Ketika aparat bertindak represif, negara sedang mempertontonkan wajah aslinya,” ujar Bug Ibnu, salah satu aktivis yang turut hadir dalam aksi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD GPM Maluku Utara, Hartono Halik, menyebut tindakan kekerasan terhadap massa aksi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Ia mendesak agar aparat yang terlibat dalam insiden tersebut segera diproses secara hukum.
“Ini bukan sekadar pemukulan terhadap aktivis. Ini adalah pemukulan terhadap suara rakyat. Kami mendesak agar Kapolres, Kadis PUPR, hingga kontraktor diperiksa secara terbuka,” tegas Hartono.
GPM juga meminta pengusutan menyeluruh terhadap jalannya proyek Jalan Lintas Pulau Makian, termasuk mengevaluasi kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas PUPR Halmahera Selatan.
Ketua DPC GPM Halsel, Harmain Rusli, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Jika tuntutan kami tak digubris, maka kami siap memboikot Kantor Bupati Halmahera Selatan dalam aksi lanjutan,” ujarnya.
GPM menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus berjalan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak rakyat yang selama ini diabaikan oleh penguasa.**(red/in).
Tidak ada komentar