TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Upaya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah kabupaten Halmahera Utara (Halut) membu...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Upaya penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah kabupaten Halmahera Utara (Halut) membuat Wakil Bupati Halut Muchlis Tapi Tapi, dan Ketua DPRD Janlis G Kitong harus sembangi Mentri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Sembangi itu, untuk menyasar IUP gelap yang beroperasi di Halut.
Pasalnya Ketua DPRD dan Wabup Halut bertemu langsung dengan Menteri BKPM Bahlil Lahadalia di ruang kerjanya, Jumat, 22/10/2021. Kunjungan Muchlis bersama Janlis yang didampingi oleh Asisten III Yudhihart Noya, untuk pengusulan peninjauan terkait sejumlah IUP yang beroperasi di Halut disenyalir IUP tersebut diduga ilegal.
Kepala Dinas Kominfo Halut, Deky Tawaris mengatakan demi mendapatkan kepastian investasi maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melakukan peninjauan kembali Izin Usaha Pertambangan dari beberapa perusahan yang sementara ini beroperasi di 6 Kabupaten Halmahera Utara ke Kementerian Investasi," Wabup dan Ketua DPRD menyambangi BKPM untuk pengusulan peninjauan sejumlah IUP di Halut," Ujar Deky Senin (25/10)
Menurut Deky sambut baik oleh Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, dalam sambutannya memberikan apresiasi positif kepada Pemda Halut atas upaya melakukan usulan peninjauan IUP sebagai langkah kepastian investasi di daerah," Kepastian Investasi di daerah, khusus kepada para investor di sektor pertambangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat kooperatif dalam membina, mengawasi, memfasilitasi, bagi investor yang sungguh-sungguh serius, tetapi kalau hanya memegang IUP tanpa tindakan ini harus ditinjau bahkan di alih fungsikan demi kesejahteraan masyarat, Bangsa dan Negara," Bebernya.
Setelah melakukan koordinasi dengan dua Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM, maka sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk langkah selanjutnya akan tetap menghimbau bagi pemegang IUP yang ada di wilayah Halmahera Utara untuk selalu berkoordinasi pemerintah daerah dalam melakukan operasi pertambangan dalam hal investasi yang berada di dalam wilayah Kabupaten Halut. (red)
Tidak ada komentar