Anggota DPRD Abaikan Tuntutan PMII dan Hipma Galut

TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut) abaikan tuntutan masa aksi unjuk ...

TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara (Halut) abaikan tuntutan masa aksi unjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Pemuda Mahasiswa Galela Utara (Hipma) Halut. Padahal tuntutan masa aksi itu, terkait  persoalan obat-obatan yang diperjual belikan Puskesmas Salimuli Galela Utara Halut.

Puluhan masa aksi yang menggunakan satu truk dilengkapi Sound Sistem itu, mendatangi Kantor DPRD Halut untuk meminta hering terkait persoalan obat-obatan yang diperjual belikan oleh Puskesmas Salimuli.

Jauh sebelum aksi itu, Masa aksi pernah mendatangi Komisi III DPRD Halut, dan pihak Komisi III berjanji bakal turun sidak atas tindakan kepala puskesmas yang memperjual belikan obat. Alhasil janji itu hanya kebohongan belaka dan masa kembali menuntut sikap DPRD. Namun, para wakil rakyat lebih memilih mengabaikan tuntutan masa aksi.

Kordinator lapangan Rusda Lakohe mengatakan bahwa, aksi unjuk rasa ini, bentuk dari keresahan atas janji manis dari Komisi III DPRD Halut yang terkesan lalai dari tanggungjawab untuk mempresur persoalan obat-obatan yang diperjual belikan oleh Puskesmas Salimuli.

Obat-obat itu berupa obat penyakit kusta dibarter antara obat kusta dan Ikan, sementara obat TB diperjual belikan ke masyarakat Rp200 ribu per saset. Padahal obat obat itu, tidak diperjual belikan, tetapi dimanfaatkan oleh Puskesmas untuk meraup keuntungan. Sikap DPRD sebagai penyambung lidah rakyat kini berubah jadi pemutus lidah rakyat.

"Kami datang di DPRD Halut namun para tuan dan nyonya rakyat itu malah mengabaikan tuntutan kami, padahal jelas tuntutan kami sebuah pelanggaran besar yang dilakukan puskesmas dengan memperjual belikan obat obat tersebut," bebernya, jum'at (15/10)

Rusda menegaskan bahwa tuntutan masa aksi itu, diserap dari keluhan masyarakat Galela Utara, khususnya para penderita Kusta dan TB, untuk disuarakan ke DPRD Halut agar menindak lanjuti praktek penindasan oleh Puskesmas Salimuli.

Selain itu Rusda menuntut agar DPRD bertindak tegas merekomendasikan ke Bupati Halut agar mencopot kepala Puskesmas. Namun sangat disayangkan para wakil rakyat yang menjadi harapan rakyat Galut itu, malah buta dan tuli hingga mengabaikan aspirasi rakyat.

"Kami datang atas nama keluhan masyarakat namun pihak DPRD Halut mengganggap suara kami sampah dan diabaikan," Akhirnya.**(Mar)