Grid

GRID_STYLE

Breaking News

latest

Muhammad Konoras Pertanyakan Pembentukan Tim Khusus Bawaslu Malut di PSU Halut

TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pembentukan tim khusus yang dilakukan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksan...


TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pembentukan tim khusus yang dilakukan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara mendapat sorotan dari Pakar Hukum Malut, Muhammad Konoras.

Ketua Peradi Malut ini menyebutkan bahwa PSU di Halut yang rencananya akan dilaksanakan 28 April tahun 2021 sangat dipertanyakan, pasalnya  PSU yang seyogyanya hanya sederhana namun harus di bentuk Tim khusus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Hal ini saya sendiri sangat mencurigai ada sesuatu yang akan dilakukan. Pasalnya, terdapat informasi adanya peningkatan KTP khususnya di PT NHM. Begitu juga diturunkan pasukan keamanan dari satuan Brimob yang terbilang banyak padahal PSU di Halut hanya beberapa titik saja," jelasnya kepada wartawan, Kamis (22/04/2021).

Menurutnya, dalam pelaksanaan PSU di Halut, kerawanan terjadinya kecurangan terdapat di TPS PT NHM. Begitu juga dengan integritas KPU dan Bawalu dalam menjalankan tugasnya secara jujur dan adil itu masih diragukan.

"Amatan saya ada indikasi ketidakbenaran orang untuk menggunakan hak pilih, hal ini pasti akan merusak demokrasi," ujarnya.

Disisi lainya, tambah Konoras, pembentukan Tim Khusus oleh Bawaslu untuk mengawal PSU di Halut khususnya pengawasan di PT NHM adalah sebuah tindakan kamuflase yang terlalu berlebihan. Apalagi, tugas pengawasan itu hal biasa dan merupakan kewajiban Bawaslu sesuai UU.

"Bagi saya, ini tidak ada hal khusus ataupun luar biasa terkait dengan PSU di Halut, sehingga harus membentuk tim khusus. Pertanyaannya apakah memangnya Bawaslu punya kekuatan untuk hal tersebut," timpalnya.

Selain itu, lanjut Konoras, kalaupun DPT dengan menggunakan KTP meningkat maka itulah yang mendesak bagi Bawaslu untuk menyelidiki dan bukan hanya sekedar menciptakan simponi dengan alasan membentuk tim khusus.

"Bagi saya ini sesuatu yang sederhana, namun dibesar-besarkan seakan-akan bahwa kelompok yang satu akan melakukan kecurangan dan kelompok yang lain yang di zhalimi. Dugaan saya akan  ada sesuatu yang membahayakan demokrasi. Mari jangan sampai PSU di Halut itu hanya sebuah kecurangan yang dikawal ketat seperti yang sudah pernah terjadi," jelasnya.

Disamping itu, dalam pelaksanaan penyelenggara PSU di Halut itu  bisa berjalan dengan baik apabila semua pihak benar-benar netral. Selanjutnya kepada pihak kepolisian akan benar-benar Netral dan tidak berpihak.

"Semoga PSU bisa berjalan tertib, aman dan lancar dan jadikanlah PSU sebagai sarana untuk bersatu. Harapan kita terakhir hanya lah kepada aparat kepolisian saja, jika mereka tidak netral maka pupus sudah penegakan demokrasi yang bermatabat," harapnya.**(Gf).

Tidak ada komentar