TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pihak PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) membantah jika pengumpulan data pembangunan 1000 rumah di lingkar tam...
TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Pihak PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) membantah jika pengumpulan data pembangunan 1000 rumah di lingkar tambang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Rabu (24/02/2021).
Manager Sosial Performance (SP) Hanset P. Lassa menyebutkan bahwa pembangunan bedah rumah sebanyak 1000 unit merupakan inisiatif President Direktur (Presdir) Haji Robert Nitiyudo Wachjo, lewat dana pribadinya. Dimana dalam peletakan pembangunan bedah 1000 rumah akan dilakukan secara simbolis di salah satu Desa di Kecamatan Kao.
"Kegiatan bedah rumah akan dilakukan peletakan batu pertama secara simbolis yang dilakukan Haji Robert pada 1 Maret mendatang," jelas Hansep kepada sejumlah wartawan di lokasi pabrik Tapioka, Desa Biang, kecamatan Kao.
Dalam pembangunan bedah 1000 rumah dilakukan berdasarkan kriteria dimana keluarga yang menerima bantuan rumah berdasarkan data yang dikumpulkan pihak Kepala Desa dan Kecamatan.
"Desa yang nantinya merekomendasikan, dan PT NHM menindaklanjuti ke lapangan dan akan melihat sesuai latar belakang keluarga tersebut," terangnya.
Hansep sendiri membantah jika pengumpulan data melibatkan anggota DPRD. "Memang kemarin ada kemunkasi terpisah dengan kondisi Halut terkait dengan keluarga kurang mampu, tetapi setelah ada petemuan dengan Kades dan Camat di Jakarta dalam dua kali pertemuan bersama pak Haji Robert sudah diputuskan pendataan beda rumah diberikan untuk Kades dan Camat," bebernya.
Pembiayaan dalam 1 unit rumah yang dibangun, akan dibiayai kurang lebih Rp 50-60 juta dengan tipe bangunan permanen 3 × 6 yang dilengkapi termasuk fasilitas tempat tidur, sofa, tv, kulkas dan peralatan dapur dan lainnya.
Pembangunannya dalam 1 bulan, tiap Desa ditargetkan 1 unit rumah yang tersebar di 84 Desa di 5 Kecamatan Kao-Malifut.
"Sistem pekerjaan melibatkan masyarakat terutama kaum muda di setiap Desa kurang lebih sebanyak 10-15 orang.
"Secara teknis pekerjaan dan pembayaran upah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat akan diatur oleh kepala desa," jelasnya.
Disamping itu, ia menambahkan, Presdir Haji Robert, sejak awal memang membuka ruang komunikasi dengan siapa saja dan tidak memilih-milih sehingga jangan salah diartikan.
"Pak Haji Robert memang membangun komunikasi selama ini dengan siapa saja termasuk seluruh stakeholder," tutupnya.**(Gf).
Tidak ada komentar