TERNATE. KoranMalut.Co.Id - Pernyataan Seorang Achmad Hatari Anggota DPR RI perwakilan Provinsi Maluku Utara dari partai Nasdem terkait Dem...
TERNATE. KoranMalut.Co.Id - Pernyataan Seorang Achmad Hatari Anggota DPR RI perwakilan Provinsi Maluku Utara dari partai Nasdem terkait Demonstrasi Mahasiswa dan Rakyat Indonesia tolak Omnibus Law dibayar itu menandakan Achmad Hatari penyambung lidah Antek Asing bukan lidah Rakyat Indonesia.
Ketua Maritim Pemuda Muhammadiyah Malut sekaligus Ketua PGK, Anton Ilyas menyatakan, Pernyataan Ketua DPW Partai Nasdem Malut itu adalah pernyataan yang salah dan tidak ber etika.
Sebab kami Rakyat Indonesia turun ke jalan itu karena di khianati oleh DPR dengan mengesahkan UU OMNIBUS LAW, sehingga kami terpanggil turun ke jalan, Tandasnya
Lanjut Anton, Kalau Achmad Hatari menerima pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. "Dia tidak perlu membuat pernyataan yang sesat tetapi harus menerima jika, masyarakat,buruh maupun mahasiswa Menolak UU Omnibus law. Karena
Banyak anggota DPR tidak tahu tentang draft Omnibus Law tersebut, entah draf apa yang disahkan pun masih diperdebatkan tentang naskah yang mana yang disahkan, semua menjadi masalah. Jadi baiknya pak Hatari jangan Omong Kosong lah, atau saya mencurigai pak Hatari mungkin tertidur saat pengesahan UU Omnibus law, sehingga semangat Reformasi yang di lakukan oleh Rakyat ini jangan dinodai sambungnya, jika Hatari menuduh aksi demonstrasi ini dibayar maka kami tegaskan bahwa bapak harus sadar bahwa bapak itu di gaji dari Uang Rakyat, kalau berani jangan ambil gaji dan lain lainnya sebagai anggota DPR karena itu Uang Rakyat, tetapi Hatari ambil Gaji dan lainnya maka dia orang-orang yang tidak mengerti apa-apa soal demokrasi. Dan baiknya mundur saja dari anggota DPR RI kata Anton Ilyas, jika tidak berarti dia salah satu orang yang berhianat dengan amanah Rakyat. Karena dia mengatasnamakan masyarakat di dapil Maluku Utara, "kami malu perwakilan kami di mata publik seperti pak Hatari ini.
"Ini demokrasi Pak kalau ada anggota DPR yang tidak menerima kenyataan ketika diprotes,tidak mau menerima bahwa itu salah, selalu melindungi kepentingan antek sing dengan mengatakan bahwa aksi masyarakat ditunggangi atau dibayar, jelasnya.
“Didunia mana ada undang-undang di yang draftnya belum final tapi undang-undangnya sudah disahkan. Hanya ada di DPR RI sekarang ini, dan pak Hatari termasuk orang yang di bayar untuk bersekonkol dalam mengesahkan UU Omnibus law, Tegas Anton.
"Kenapa pak Hatari sangat takut seperti ini ya? Seharusnya beliau bisa mendengarkan apresiasi yang disampaikan mahasiswa dan Masyarakat tentang pengesahan UU Omnibus law," bukan membuat pernyataan yang merusak gerakan Moral kemanusian yang dilakukan oleh kita Masyarakat. Pernyataan pak Hatari ini sangat tidak mendasar dan dan melukai Hati Rakyat Maluku Utara tutup Anton.**(red/km).
Tidak ada komentar