HALUT, KoranMalut.Co.Id - Masyarakat halut yang tergabung dalam aliansi tarik mandat rakyat (ATM-RAKYAT) provinsi maluku utara (malut), me...
Masa aksi yang yang datang dengan truk dan open cup membawa pohon kelapa sebagai mosi tidak percayanya masyarakat kepada pemda halut ini, selain menanam 1.000 pohon kelapa sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemkab dan DPRD, juga berorasi di kantor bupati dan DPRD halut. masyarakat menagih janji bupati Frans Manery yang menyampaikan akan mendatangkan investor untuk menangani anjloknya harga kopra beberapa waktu lalu ternyata bohong belaka.
Dalam orasi koordinator lapangan, Ikbal Dabi-Dabi dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka untuk menagih janji Bupati dan Wakil Bupati, bahwa selama tiga bulan akan mendatangkan investor untuk membeli kopra di Halut. "Bupati dan wakil Bupati telah melakukan pembohongan publik," ucapnya, saat berorasi di depan kantor DPRD Halut(namun tidak ada salah satupun ketua maupun anggota DPRD yang dikantor yang mewah itu).
Menurutnya, masyarakat Halut sebagian besar sebagai petani kopra. Namun sampai saat ini harga kopra tidak pernah naik dan tidak sesuai dengan janji Bupati bakal menaikan harga kopra. "Akibat turunnya harga kopra membuat anak-anak petani putus sekolah, karena tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah yang begitu mahal," tegas ikba.
Selain itu, dilanjutkan oleh salah satu orator aksi, Uci menyampaikan, sampai saat ini harga kopra tidak pernah naik di Halut. Sementara di Surabaya, Bitung dan Manado sudah mengalami kenaikan. Bupati selaku nakoda di daerah ini, terkesan tidak mampu untuk mendorong harga kopra dinaikan.
Demonstrasi yang digelar di DPRD Halut diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Yudihard Noya. Namun, tidak ada hearing karena seluruh anggota DPRD Halut sedang berada diluar daerah. Hal yang sama di kantor Bupati, tidak ada hearing, sebab Bupati dan Wakil Bupati keluar daerah. Yang ada hanya Kaban Kesbangpol dan Kadis Satpol PP Halut melakukan negosiasi dengan para pendemo dan dilanjutkan menanam kelapa didalam area kantor bupati dan di tutup deng pembacaan sikap dan Mosi tidak percaya kepada pemda dan DPRD Halmahera Utara:
1.Mendesak kepada presiden RI,untuk segera mengambil kebijakan menaikan harga kopra serta, mengevaluasi Gubernur Malut dan Bupati Halmahera Utara.
2.Memdesak kepada pemda HALUT agar secepatnya menaikan harga kopra pada harga yang sewajarnya.
3.Mendesak kepada Bupati Halmahera Utara agar segera turun dari jabatan Bupatinya jika tidak mampu menyesaikan masalah sosial (harga kopra) di halut.
4. Mendesak kepada pemda halut agar menyediakan perusahan kopra diwilayah Halmahera Utara.
5.Menegaskan Kepada Pemda halut agar mengaktifkan pelabuhan laut Galela yang ada.
6. Mendesak kepada Kapolda dan Kejati Malut untuk memanggil Bupati dan Wakil Bupati dan diperiksa terkait dana bagi hasil antara PT.NHM dan pemda yang selama ini tidak tau kemana dana itu di pakai/dimanfaatkan.
Setelah pembacaan sikap diatas masa aksi langsung kembali dan bubar dengan menegaskan jika semua tuntutan ini tidak segera diselesaikan maka kami masyarakat galela akan tidak berpartisipasi aktif dalam pilkada maupun pesta demoksi di kabupaten Halmahera Utara tutup mereka.**red/km)