TOBELO, KoranMalut.Co.Id - Aksi unjuk rasa dari Aliansi Peduli Petani Kopra (APPK) yang tergabung dari sejumla Organisasi Kepemudaan Se Ka...
Aksi unjuk rasa yang menggunakan empat truk di lengkapi sound sistem, dan diikuti ratusan masa aksi dari beberapa OKP dan masyarakat diantaranya Pemuda Muhammadiyah (PM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan masyarakat. Aksi digelar Tepatnya pada pukul 12.00 WIB hingga 16.00 WIT dengan rute aksi, didepan Kantor Bupati Halut, dan Perempatan Jalan pelabuhan Tobelo.
Kordinator Aksi Difestu Sorowai mengatakan, beberapa tuntutan masa aksi terhadap Pemda Halut yakni. Mendesak Pemda Halut agar menaikan harga kopra, mendesak Pemda membuat Home Industri Kopra di Halut, mendesak Pemda Halut menjawab kinerja tim kopra yang dibentuk. Tak hanya itu, Masa menuntut ada kesepakatan tertulis dari Pemda Halut dalam menyelesaikan harga kopra yang tengah anjlok, mendesak kepada FM Mantap jika tidak mampu menaikan harga kopra, maka harus segera turun dari jabatan Bupati dan Wakil Bupati Halut."kami minta Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD Halut segera mengakomodir tuntutan kami, jika tidak kami kami meminta Bupati dan Wakil Bupati FM Mantap turun dari jabatan." Terangnya.
Ketua Komisi II DPRD Halut Janlis Kitong mengatakan, Pihaknya sangat apresiasi atas gerakan aksi, jangan berhenti melakukan aksi. Tentunya kehadiran teman teman harus memberikan solusi terkait kinerja Tim Kopra yang di bentuk. seharusnya tim kopra menjelaskan kinerja kepada publik." Saya minta ini harus ada penjelasan dari Tim kajian kopra."
Asisten II Bupati Halut Ikram Baba membenarkan bahwa saat ini, ada usaha pencarian solusi dilakukan oleh tim kajian kopra terkendala, terkait harga kopra secara nasional. Selain itu terkait solusi non subsidi itu suda diserahkan ke Pemrov Malut, bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemkab Halut." saya selaku ketua tim kopra yang dibentuk oleh Bupati, memang benar ada sosulusi terkait penyaluran subsidi Non tunai. Saya perna ke Surabaya menginvestigasi harga kopra bahwa ada terjadi perbedaan harga dari Surabaya dan Tobelo, namun hal tersebut karena ada terjadi kenaikan biaya. Analisa yang kami lakukan suda tepat namun ada kendala." Ungkapnya.
Untuk diketahui, Masa Aksi hering bersama Wakil Bupati, Asisten II Bupati, dan Komisi II DPR Halut Janlis Kitong, serta dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah. Wakil Bupati Halut Muhlis Tapi Tapi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas kedatangan OKP dalam mengingatkan Pemda dan menawarkan solusi atas anjloknya harga kopra, Pemda juga tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalaahan harga kopra." Semua tuntutan masa aksi tetap diterima, namun perkataan masa aksi bahwa kami gagal itu hak kalian, yang pastinya Pemda tetap berusaha." Cetusnya**(kibo)