TERNATE, Koranmalut.Com, - PSU Pilgub Malut 2018 Dan Fenomena Tsunami Politik Uang, Oleh : DR King Faisal Sulaiman SG LLM, Praktisi Hukum...
Usai sudah agenda PSU Pilgub Maluku Utara yang dihelat pada 17 Oktober 2018 beberapa hari yang lalu. AGK dan AHM adalah kandidat kuat yang bertarung untuk merebut hati dan suara rakyat menuju kursi GUBERNUR MALUT lima tahun kedepan.
Tentu harapan kita adalah dengan cara yang konstitusional, beretika, sportif dan jauh dari praktek politik uang alias politik DIBO-DIBO yang penuh tipu daya, Muslihat, dan pemufakatan jahat. Rasanya non sense seorang pemimpin yang lahir dari praktek kotor semodel itu diharapkan amanah dan tidak menggunakan sahwat kekuasaannya untuk meraih sahwat sahwat yang lain dalam artian ingkar janji atau tambah bikin janji PHP
Seperti pepatah "Habis manis sepah di buang. ungkap king faisal.
Negeri ini apalagi rakyat di pelosok HALMAHERA sudah kenyang dengan
angin sorga..serangan fajar, serangan dhuha.. dan serangan serangan lain..!! Cukup sudah penderitaan rakyat " Keadaan nie tong so tara poha". kata direktur LEAD indonesia
Kalimat tersebut acapkali kita dengar di kalangan masyrakat awam di Malut. Ketika mereka merasa sering dikadalin dan jadi korban strategi ambor paku..jual obat oleh para pesolek dan pesohor politik dijazirah al Mulk.
Sama halnya dalam Pileg dan Pilpres sekalipun di tahun 2019. Apapun bentuknya, Politik uang tidak boleh dibiarkan.Serangan DHUHA harus dilawan, karena merusak masa depan daerah dan antagonistik dengan nalar sehat untuk mewujudkan pemimpin yang bersih dan pro pada kepentingan rakyat.
PSU sebagai hasil putusan MK beberapa bulan yang tersebut ternyata masih menyisakan turbulensi politik lokal dikalangan masyarakat apalagi pendukung masing masing calon.
Ada peristiwa indah ada pula peristiwa pahit, ruci, culas dan sejenisnya yg Politik uang adalah racun demokrasi Pilgub yang harus dilawan dan dibasmi.
Sesuai dengan UU No. UU No. 10/206 junto 7/ 2017 tentang Pilkada atau Pemilu dan Perbawaslu Np. 13 Tahun 2017, " Calon Gubernur yang terbukti terlibat Politik Uang atau Serangan DHUHA secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, TSM, bisa Didiskualifikasi atau Gugurkan sebagai kandidat dan dipidana oleh BAWASLU. Sanksi Adminstrasi dan Pidana bisa kumulatif jika di dukung bukti yang Kuat.
Pertanyaannya apakah BAWASLU butuh SUPERHERO atau THOR HAMMER atau Peda TOLOA yang melegenda itu.Jawabannya Tidak perlu.
" Saya sangat haqqul Yakin Bawaslu bersama aparat penegak hukum apalagi Bapak KAPOLDA memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan PSU yang bermartabat dan sesuai harapan rakyat Maluku Utara. Semoga. Amien". tegas Praktisi Hukum, King Faisal Sulaiman.
Rep/Red**(mtb)