KoranMalut.Co.Id – Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara Distrik Morotai menggelar refleksi kritis perin...
KoranMalut.Co.Id – Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara Distrik Morotai menggelar refleksi kritis peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema "Adil No, Unggul No, Sejahtera? Sengsara Yes", aliansi mahasiswa ini menelanjangi realitas pembangunan daerah yang dinilai jauh dari janji politik Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Kristian Pawane.
Koordinator SAMURAI Distrik Morotai, Rifaldi Umar, dalam orasinya menyoroti ancaman nyata terhadap kehidupan warga Morotai. Ia menegaskan bahwa tekanan terhadap tanah, hutan, sungai, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil semakin masif, sementara akses rakyat terhadap sumber daya alam justru menyempit.
"Krisis air bersih yang melanda masyarakat Morotai hari ini harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Selain itu, ada sekitar 10 tuntutan rakyat yang kami sampaikan sebagai alarm keras bagi kekuasaan: Kabupaten Pulau Morotai hari ini sedang tidak baik-baik saja," tegas Rifaldi di hadapan massa.
Alarm Keras untuk Pemkab Morotai
Rifaldi mengingatkan bahwa Bupati dan DPRD tidak bisa lagi menutup mata terhadap kondisi rakyat yang semakin parah akibat ketimpangan ekonomi, politik, sosial, serta kemiskinan yang masih menghantui kehidupan sehari-hari. Kini, rakyat mempertanyakan slogan pemerintahan yang terdengar gagah namun menghadapi pertanyaan fundamental: Adil untuk siapa? Unggul bagi siapa? Dan sejahtera dinikmati oleh siapa?
Dalam aksi refleksi tersebut, SAMURAI menyampaikan 10 tuntutan utama yang mewakili aspirasi ribuan warga Morotai:
1. Krisis Air Bersih: Menuntut penanganan serius terhadap kelangkaan air bersih yang memaksa warga bergantung pada sumber air tidak layak atau membeli air galon dengan harga tinggi.
2. Harga Komoditi Anjlok: Mendesak intervensi pasar untuk menstabilkan harga pala, cengkeh, dan kopra agar petani lokal tidak terus merana.
3. Perlindungan Perempuan dan Anak: Menuntut penegakan hukum tegas dan sistem perlindungan memadai bagi korban kekerasan yang kerap ditangani setengah hati.
4. Transportasi Pendidikan Desa Tutuhu: Mempertanyakan ketiadaan bus sekolah yang memaksa siswa berjalan kaki hingga 5 km, memicu angka putus sekolah.
5. Selesaikan Sengketa Tanah Adat vs TNI AU: Hentikan pembiaran konflik lahan di lingkar bandara yang telah berlangsung bertahun-tahun. Masyarakat adat menuntut kepastian hukum dan perlindungan atas tanah leluhur mereka dari klaim sepihak tanpa dialog transparan.
6. Tuntaskan Masalah 3.000 Anak Tidak Bersekolah: Data menunjukkan ribuan anak usia sekolah di Morotai putus sekolah atau tidak pernah bersekolah. Pemkab diminta segera meluncurkan program wajib belajar dan bantuan ekonomi bagi keluarga miskin.
7. Perbaiki Pelabuhan Penyeberangan Taman Kota: Infrastruktur vital ini rusak parah dan membahayakan keselamatan penumpang. Revitalisasi harus dilakukan segera, bukan hanya tambal sulam.
8. Kembalikan Hibah Akhir Studi Universitas Pasifik Morotai (UPM): Tuntaskan kewajiban Pemkab untuk memberikan hibah/beasiswa akhir studi bagi mahasiswa sesuai janji politik dan peraturan daerah.
9. Kembali Uang Akhir Studi mahasiswa Angkatan 2023-2025: Segera cairkan pembayaran Uang Akhir Studi mahasiswa yang telah tertunda sejak tiga tahun terakhir
10. Realisasi Janji Politik Rusli-Rio: Menagih akuntabilitas atas janji kampanye yang belum terealisasi hingga tahun ketiga masa jabatan.
Kemerdekaan Semu di Tengah Penderitaan
"Kami bertanya, merdeka dari apa jika air bersih saja harus dibeli? Merdeka dari siapa jika tanah leluhur dirampas? Bagimana nasib realita yang dirasakan ibu-ibu petani, masalah anggaran Akhir studi yang belum dikembalikan, dan warga yang hidup dalam ketakutan sengketa lahan," ujar Nando salah satu orator SAMURAI di depan tunggu bintang.
Tema "Sengsara Yes" dipilih sebagai representasi jujur dari kondisi lapangan. Bagi ribuan warga Morotai, kemerdekaan saat ini hanya terasa dalam bentuk spanduk dan upacara, namun hampa dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Ketimpangan akses terhadap air bersih, pendidikan, dan ekonomi menjadi bukti bahwa visi "Morotai Unggul" masih sebatas retorika politik.
SAMURAI mengingatkan bahwa peringatan HUT RI seharusnya menjadi momen evaluasi diri bagi elit pemerintahan, bukan ajang pesta pora yang mengabaikan suara rakyat. Jika pemerintah terus menutup telinga terhadap kelima tuntutan ini, maka narasi "kemerdekaan semu" akan terus melekat pada kepemimpinan Rusli-Rio.
Publik kini menunggu respons konkret dari Pemkab Pulau Morotai. Apakah refleksi mahasiswa ini akan didengar sebagai aspirasi rakyat, atau kembali dianggap sebagai gangguan sesaat menjelang agenda kenegaraan?
Wartawan akan terus memantau tindak lanjut pemerintah daerah terhadap tuntutan SAMURAI Distrik Morotai. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan mengawal setiap janji politik agar tidak berakhir sebagai wacana semata.**(red/tim).
Tidak ada komentar