Oleh : Fauji Bakir, S,Pd, guru sejarah SMA Negeri lima kota ternate, Calon mahasiswa Pasca sarjana IAIN Ternate. Provinsi Maluku utara saat ...
Provinsi Maluku utara saat ini yang sudah memasuki usia ke- 25 tahun, sejak berpisah secara administrasi dengan provinsi Maluku (Ambon) berdasarkan undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten Maluku tenggara barat. Namun wajah Maluku utara hari ini masi terus diterpa oleh berbagai masalah ketimpangan, baik sosial, ekonomi, politik ,kesehatan maupun pendidikan itu sendiri.
Ironisnya provinsi Maluku utara yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah namun belum mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, seluruh kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh Maluku utara hari ini hanya dikerahkan untuk memfasilitasi kepentingan dan isi perut pemerintah pusat, menurut menulis kita semacam mengalami kemiskinan struktural yang oleh Selo Soemardjan perna mengatakan bahwa kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang dialami golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat yang tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Dan kalau ini dibiarkan maka tentu akan menutup pintu bagi masyarakat untuk mendapatakan akses kesehatan maupun pendidikan. Sebab orang tidak mungkin bisa sekolah tanpa didukung oleh modal ekonomi, dan bagaimana mungkin kita punya akses untuk memiliki modal ekonomi itu sementara kita tidak dilibatkan menjadi bagian dalam pengelolaan sumber pendapatan yang ada.
Dan karena itu hingga hari ini karakteristik kemiskinan ini terus menghantui kita, karena disebabkan tidak adanya mobilitas sosial secara vertikal sehingga masyarakat yang hidup miskin akan tetap menjadi miskin. Selain itu, muncul ketergantungan dari kelompok masyarakat miskin kepada kelompok masyarakat yang memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Dan Kemiskinan struktural masi terus terjadi karena masyarakat miskin tidak memiliki akses atau peluang untuk mengkreasi kekayaan. katakanlah seperti tidak adanya akses pendidikan di lingkungan tempat tinggal yang mudah diakses sehingga mereka tidak berkesempatan untuk duduk di bangku sekolah. Sehingga berakibat dimana golongan masyarakat miskin cenderung mewariskan kemiskinan baru. Kenyataan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam kehidupan sosial ekonomi dan pendidikan.
Maka Dalam konteks kepemimpinan Maluku utara hari ini, tantangan kemiskinan yang yang harus dijawab oleh gubernur dan wakil gubernur Maluku utara yaitu dengan membangun struktur sosial yang bebas dari eksploitasi dan penindasan , kekayaan dan seluruh pendapatan yang dimliki oleh Maluku utara jangan dikonsentrasikan pada segelintir tangan saja, melainkan harus didistribusikan secara adil sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati.
Memotret wajah pendidikan hari ini
Sejak terbentuknya provinsi Maluku utara dengan lahirnya undang-undang nomor 46 tahun 1999 itu, kondisi pendidikan di negeri ini masi terus mengalami permasalahan yang tidak perna usai. Hal ini disebabkan karena manajemen dan tata kelola pemerintahan yang bobrok , oligarki dan pragmatis, yang sudah tentu menjadi hambatan utama mengeluarkan Maluku utara dari keterpurukan, bahkan wajah pendidikan kita makin diperparah ketika oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku utara bapak Imran yakub sebagai tersangka dalam dugaan kasus jual beli jabatan dilingkungan pemprov Maluku utara.
Perbuatan jual beli jabatan yang melibatkan kepala dinas pendidikan, ini menunjukan bagaimana rusaknya tata kelola pemerintahan dilingkup pemprov maluku utara, sekaligus mengkonfirmasi bahwa proses birokrasi yang carut marut yang berlangsung dilingkungan pemprov saat ini tidak diperlukan lagi kualitas dan integritas didalam memimpin suatu SKPD, yang terpenting kita cukup memiliki modal (capital) maka sangat mudah bagi kita atau siapapun untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Ini menunjukan bahwa kita sedang meletakan dasar-dasar yang tidak baik bagi peradaban pembangunan dimaluku utara. Arnold Toenby seorang sejarawan berkebangsaan inggris perna mengatakan ‘’bahwa kehancuran suatu peradaban tidak disebabkan karena proses penaklukan dari luar, melainkan ulah dari proses pembusukan moral dari dalam” dalam konteks pendidikan Maluku utara hari ini, jika tidak berlebihan maka masyarakat Maluku utara patut menduga bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan Maluku utara adalah biang keladi bagi kencuran pendidikan dimaluku utara itu sendiri.
Pendidikan Gratis Sebua Transformasi:
Ibu Sherli Laos dan KH Sharbin Sehe, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku utara. Maka selama dan program seratus hari kerja, sherli-sarbin melakukan serangkaian kebijakan untuk mewujudkan visi-misinya selama berkampanye, hal ini sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat Maluku utara , apalagi sherli laos dikenal oleh masyarakat luas sebagai istri dari mendiang Beni Laos yang memiliki cita-cita besar untuk mengeluarkan masyarakat dari keterpurukan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Meskipun cita-cita besar itu kandas di tengah jalan disebabkan karena beni laos mengalami kecelakaan dengan speedboat miliknya yang mengalami kebakaran di pelabuhan bobong, desa bobong kecamatan taliabo barat. Tragedi yang mengancam nyawa seorang pengusaha, politisi, mantan bupati morotai yang bernama Beni laos tentu membawa duka yang paling dalam bagi masyarakat Maluku utara pada saat itu bahkan sampai hari ini duka itu tak kunjung usai, bagaimana tidak beni laos dikenal sebagai sosok yang humanis, yang peduli terhadap masyarakat yang lemah dan tertindas, atau dalam bahasa agama kaum mustad’afin. Dan semua yang dilakukan oleh mendiang beni laos mengingatkan penulis pada perkataan Voltaire filsuf prancis ‘’ tidak ada orang hebat kecuali mereka yang berkhidmat pada humanitas” dan hari ini legacy yang ditinggalkan orang seorang Beni laos itu akan terus dilanjutkan istrinya yang saat ini sebagai gubernur Maluku utara.
Serangkaian kebijakan sebagai pengejawantahan terhadap visi dan misi gubernur-dan wakil gubernur yang dianggap paling menyenangkan bagi masyarakat Maluku utara khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu dimana sherly-sarbin membebaskan pembayaran iuran komite untuk semua siswa jenjang SMA di provinsi Maluku utara. Kebijakan ini menunjukan bahwa sherly-Sarbin sangat peduli terhadap masa depan pendidikan putra-putri terbaik Maluku utara. Dengan kata lain ketika tidak ada lagi pembayaran iuran komite , ini harus menjadi spirit bagi orang tua untuk tetap menyekolahkan putra-putrinya, jadi tidak ada alasan bagi semua orang tua untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya karena disebabkan faktor ekonomi, sebab sherly-sharbin sudah memfasilitasi semua itu melalui kebijakan pendidikan gratis.
Dan begitu mengikuti berbagai kebijakan dan terobosan yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur maka sebagai guru dan juga sebagai warga biasa, kita tentu mengapresiasi program shrely-sharbin mengenai pendidikan gratis, karena program ini dipandang sebagai bentuk komitmen dalam mendukung masa depan putra-putri terbaik Maluku utara. Artinya dengan pendidikan gratis sangat membantu meringankan beban orang siswa, sebab melalui kebijakan pendidikan gratis pemerintah melalui sherli-Sarbin menghapus biaya pendidikan berupa uang sarana bagi calon sisiwa baru, penghapusan pembayaran iuran komite , yang kemudian digantikan dengan bos daerah (Bosda), meskipun dalam perkembangannya sebagai penulis saya melihat ada yang aneh dalam kebijakan pendidikan gratis tersebut, bagaimana tidak, ketika program pendidikan gratis sudah di launching sejak bulan mei lalu bertepatan dengan hari pendidikan nasional dihalaman kantor dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku utara, sebagai tanda dimulainya pendidikan gratis, tapi kenapa orang tua siswa masi diberi beban untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran iuran komitenya harusnya bulan januari, februari dan maret, bahkan proses penyelesaian pembayaran iuaran komite masi terus berlangsung hingga hari ini.
Katakanlah SMA NEGERI 5 kota ternate melalui bendahara komitenya hingga hari ini masi terus melakukan penagihan terhadap siswa yang punya tunggakan uang komite dibulan januari, februari dan maret padahal kita sudah memasuki tahun ajaran baru, menurut penulis kenapa tunggakan 3 bulan itu tidak dibebaskan saja, mestinya begitu program pendidikan gratis dilaunching maka seluruh tunggakan siswa wajib dibebaskan. Karena itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah yang dialokasikan melalui bos daerah (Bosda) ironisnya saat ini bosda suda dicairkan maka kenapa seluruh kebutuhan sekolah tidak diprioritaskan saja melalui bosda, tapi sekolah masi saja mendesak orang tua untuk melunasi tunggakan komite anaknya, bagaimana jika orang tua memiliki anak yang baru saja lulus SMA, sementara pada saat yang bersamaan ia memiliki tunggakan komite, mana yang harus didahulukan oleh kedua orang, apakah melunasi iuaran komitenya, atau sebaiknya uang itu dipersiapkan untuk daftar masuk perguruan tinggi. Inilah yang harus mampu dibaca oleh pimpinan sekolah dan komite sekolah serta dinas pendidikan itu sendiri. Sehingga menurut penulis pimpinan sekolah dan komite sekolah harus mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur tentang pendidikan gratis. Karena itu harapan besar penulis gubernur dan wakil gubernur perlu melakukan evaluasi terhadap jajaran atau pembantu dibawahnya sebab kalau ini biarkan akan merusak program yang sudad dirintis sedemikian baik oleh gubernur dan wakil gubernur, dan kita juga tentu tidak ingin jangan sampai program pendidikan gratis ini dinilai setenga hati.
Menguji Keimanan Sherli - Sharbin:
Sekali lagi masi seputar transformasi pendidikan, sebab seiring dengan munculnya ragam pertanyaan apa sebenarnya substansi dari transformasi pendidikan yang menjadi isu besar dalam kepemimpinan sherli sarbin. Dalam filsafat hermeneutika, orang yang memahami secara substansi maupun hakekat dari teks adalah orang yang membuat teks itu sendiri. Maka dalam konteks pendidikan hari ini gubernur provinsi Maluku utara melalui dinas pendidikan dan kebudayaan yang paling berkompeten untuk menjelaskan seperti apa dan bagaimana transformasi pendidikan itu. Apakah transformasi pendidikan hanya sekedar bertumpu pada program pendidikan gratis, seperti pembebasan pembayaran iuran komite, pengambilan ijazah gratis, renovasi gedung sekolah , atau seperti apa transformasi pendidikan itu.
Menurut penulis, ini yang harus dijelaskan oleh dinas pendidikan sebagai dinas yang diberi wewenang untuk mengatur maju mundurnya pendidikan maluku utara. Melalui transformasi pendidikan gubernur dan wakil gubernur, melalui dinas pendidikan dan kebudayaan harus secara intens melakukan dialog publik, seminar , dalam rangka untuk mendengarkan masukan dari para akademisi, praktisi pendidikan, bagaimana menginformasikan masa depan pendidikan Maluku utara, hal ini sekaligus mengembalikan citra dinas pendidikan dan kebudayaan Maluku utara yang selama ini dipandang menjadi biang keladi kehancuran pendidikan Maluku utara.
Jika transformasi pendidikan hanya dipahami sebatas program pendidikan gratis, pembebasan pembayaran iuran komite, pengambilan ijazah gratis, renovasi gedung sekolah ,tanpa disertai dengan perbaikan kualitas dan mutu pendidikan maka itu tidak ada bedanya kita masi seperti berjalan pada lorong yang gelap. Faktanya hari ini banyak sekolah-Sekolah khususnya jenjang SMA milik dinas pendidikan dan kebudayaan Maluku utara yang terbilang masi memiliki sarana dan fasilitas yang baik, namun tidak ikut mendorong perbaikan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Karena itu problem ini harus menjadi evaluasi dinas pendidikan sebagai dinas yang diberi wewenang oleh gubernur dan wakil gubernur. Bahwa kemajuan suatu pendidikan tidak hanya diukur pada aspek sarana dan fasilitas saja, melainkan diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan serta pengalaman mumpuni yang mampu menangkap dan menerjemahkan, sekaligus mengeksekusi visi dan misi pemimpin diatasnya.
Dan untuk menjawab problem pendidikan yang terus mengalami dinamisitas itu, dinas pendidikan dan kebuadayaan provinsi Maluku utara dibawah kepemimpinan Dr Abubakar Abdullah tentu sangat dipercaya oleh masyarakat Maluku utara, sebab Abubakar Abdullah dikenal sebagai orang yang memiliki riwayat yang mentereng tidak hanya sebagai akademisi, melainakan juga seorang birokrat tulen, yang dianggap mampu menata kembali jalan lurus pendidikan Maluku utara, karena itu kita tentu tidak ingin dibawa kepemimpinan Dr Abubakar Abdullah pengisian jabatan kepala-kepala sekolah khususnya sekolah SMA diisi oleh orang-orang yang hanya punya pemikiran bagaimana mengelola dana bos dan bosda itu sendiri tanpa disertai dengan spiritnya untuk memajukan pendidikan. maka kedepannya rekrutmen calon kepalah sekolah harus dilakukan secara transpransi sesuai dengan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Disinilah integritas dan kejujuran seorang kepala dinas pendidikan yang bernama Abubakar Abdullah akan diuji dan dipertaruhkan ditengah gelombang dan arus politik yang baru saja usai. Meski begitu sebagai penulis saya meyakini sangat bisa dilakukan tanpa intrefensi politik apapun, semuanya tergantung keimanan dari seorang gubernur dan wakil gubenur serta dinas pendidikan itu sendiri.
Tidak ada komentar