" Catatan Singkat, Hasfian Hasyym" KoranMalut.Co.Id - Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada 23 Mei 2025 secara resmi mengirimkan...
"Catatan Singkat, Hasfian Hasyym"
KoranMalut.Co.Id - Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada 23 Mei 2025 secara resmi mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Khairun (UNKHAIR) Ternate, yang pada pokoknya menyampaikan pemberitahuan bahwa pembiayaan beasiswa mahasiswa asal Morotai tidak dapat dianggarkan dalam APBD tahun 2025. Alasan yang dikemukakan adalah "efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai".
Langkah ini, jika dibiarkan tanpa evaluasi dan koreksi, berpotensi menghentikan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Morotai yang menggantungkan harapan mereka pada bantuan tersebut. Surat dengan Nomor 400/64/V/2025 tersebut menjadi sinyal pergeseran orientasi kebijakan daerah dari pembangunan sumber daya manusia ke prioritas yang belum tentu strategis.
Empat Alasan Mengapa Kebijakan Ini Perlu Dikaji Ulang:
1. Efisiensi Bukan Pemotongan Investasi SDM
Efisiensi dalam tata kelola anggaran seyogianya diarahkan pada penghapusan belanja yang tidak produktif, bukan pada pemangkasan investasi pendidikan. Beasiswa bukan beban, melainkan modal pembangunan jangka panjang bagi daerah-daerah seperti Morotai yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi.
2. Tidak Selaras dengan Arah Pemerintah Pusat.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia adalah prioritas utama. Maka, ketika sebuah daerah memotong anggaran beasiswa atas nama efisiensi, kebijakan ini patut dipertanyakan kesesuaiannya dengan visi nasional yang tengah dibangun.
3. Menambah Jurang Ketimpangan
Morotai bukan Jakarta. Pendidikan tinggi bagi pemuda Morotai bukan sekadar jenjang, melainkan satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan struktural. Pemotongan beasiswa akan memperlebar kesenjangan dan melanggengkan ketertinggalan wilayah timur Indonesia.
4. Masih Banyak Alternatif Efisiensi Lain
Jika tekanan fiskal menjadi alasan utama, pemerintah daerah semestinya terlebih dahulu mengevaluasi belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan yang tidak mendesak. Pendidikan harus diletakkan sebagai belanja prioritas, bukan pilihan terakhir.
Menimbang Keadilan Anggaran
Surat dari Pemda Morotai itu memang ringkas, tetapi dampaknya tidak kecil. Ratusan mahasiswa dan keluarga mereka kini cemas dan terancam putus studi. Ini bukan semata urusan administrasi, ini adalah soal keadilan dan keberpihakan negara kepada warganya yang paling rentan.
Apakah efisiensi anggaran dapat dibenarkan jika menyebabkan anak-anak Morotai kehilangan masa depan? Apakah kebijakan fiskal lokal telah menimbang suara mereka yang paling membutuhkan bantuan?
Penutup
Kami percaya bahwa Pemda Morotai memiliki niat baik dan tengah menghadapi tantangan anggaran. Namun kami juga percaya bahwa pendidikan bukan tempat untuk berhemat. Pendidikan adalah tempat untuk berjuang, bahkan saat anggaran sedang sempit sekalipun.
Sudah waktunya kita mendengar suara mahasiswa Morotai, Sudah waktunya kita membela satu-satunya jalan mereka menuju masa depan.(**)
Tidak ada komentar