Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), James Uang Merespon Pernyataan Interpe...
Jailolo, KoranMalut.Co.Id - Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), James Uang Merespon Pernyataan Interpelasi DPRD terkait kebijakan pemerintah daerah dianggap syarat kepentingan.
Responsif DPRD tersebut menganggap sebagai Hak Konstitusional dan diminta persoalan daerah mencari solusi bersama.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, menuturkan, terkait pengajuan interpelasi oleh DPRD itu hak konstitusional mereka demi kepentingan umum. Nah, kalau/jika DPRD dipahami sebagai mitra pemerintah daerah kalau ada masalah mencari solusi secara bersama, kata james kepada koranmalut, saat disambangi di Kantor Bupati, Senin, (8/1/2024).
"Bukan tandatangan/meminta-minta caranya begitu, bersama-sama dengan pemerintah sebab kita dipilih oleh rakyat berdasarkan hati nurani, melalui pemilihan umum," ujarnya.
Politisi partai Demokrat Halmahera Barat ini, mengatakan inikan masalahnya, hanya uang 55 miliar yang berasal dari DBH yang tidak masuk, yang kita tunggu bulan Desember lalu kalau masuk tidak ada persoalan.
Tambahnya, berdasarkan hasil komunikasi dengan KEMENkeu bahwa dana tersebut bakal ditransfer ke daerah bulan maret atau april mendatang, jika suda transfer maka kami akan mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada baik, GU (Pencairan Dana Ganti Uang Pencairan) prioritas DPRD, anggaran KPU dan Bawaslu, dan Tukin ASN baik PNS dan non-PNS serta kebutuhan lainnya," jelas james.
"Kemarin bulan desember anggaran pusat yang cair itu hanya dana DAK untuk mensiasati melaksanakan kegiatan P3K selain itu tidak ada kegiatan. Anggaran DBH provinsi 17 miliar pun tidak dicairkan masalahnya karena sumber DAU tidak ada dari Pusat maupun Provinsi yang masuk ini yang membuat kita kewalahan/sulit," paparnya.
Jadi pada bulan maret ini inspektorat suda meriviuw anggaran untuk nanti dikroscek berkas, sambungnya.**(riko).
Tidak ada komentar