TERNATE, KoranMalut.Co.Id - Kelompok akademisi gelar konferensi pers di caffe Dapur Sorasa kota Ternate.,Kelompok akademisi ini yang tergabu...
TERNATE, KoranMalut.Co.Id - Kelompok akademisi gelar konferensi pers di caffe Dapur Sorasa kota Ternate.,Kelompok akademisi ini yang tergabung dalam Forum Akademisi Pemerhati Maluku Utara (FAPMU) kemudian mewacanakan perubahan Nomenklatur Maluku Utara.
Perubahan Nomenklatur Nama Provinsi Maluku Utara dirubah menjadi Moloku Kie Raha atau Halmahera Kepulauan. Dua nama ini akan disurvei kira-kira nama apa yang disetujui rakyat.
"Mengingat Maluku Utara memiliki Sejarah Kejayaan Masa lalu yang terkenal hingga ke Eropa".
Jika menggunakan Halmahera Kepulauan maka yang dilihat adalah Halmahera sebagai Induk besar yang terbentang dari Utara hingga selatan yang memiliki anak pulau yang mengitarinya.
" Kata Murid Tonirio Forum ini terbentuk mulai dari beberapa orang berkumpul dan mendiskusikan satu hal penting, mengapa pembangunan di Maluku Utara tidak mengalami kemajuan sekarang suda 21 tahun., Itu kira kira pertanyaan yang mendasari untuk kami berdiskusi, Diskusinya tidak banyak orang hanya 6 orang yaitu Pak Dr. Ibnu, Dr Darsis Huma, Hasanudin Usama dan beberapa adik kita sebagai tim kerja".
Forum ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang mau bergabung silahkan, Kami harus mengklaim diri sebagai kelompok akademisi yang peduli dngan Maluku Utara, Klaim ini penting seperti bidan dia harus klaim diri agar bisa praktek, sekali lagi organisasi ini terbuka. Tegas Murid
Saya kembali lagi kepada pertanyaan awal tadi, mengapa provinsi Maluku Utara itu tidak mengalami kemajuan secara signifikan setelah 21 tahun, kalau kita bandingkan dengan Gorontalo itu hanya terhitung bulan kelahirannya tapi mereka lebih maju dari diskusi itu kami menemukan minimal dua hal, yang pertama memang terletak pada dua hal politik politisi kita yang cenderung Tidak peduli terhadap perkembangan pembangunan di Maluku Utara, ketidak pedulian itu muncul karena politik Maluku Utara itu selalu berbasis pada semangat etnis.
Jadi misalnya ada pilkada dan sebagainya orang seperti ini memilih kepala daerah seperti memilih kepala suku, jadi masing masing orang berdiri dibelakang kemudian memilih kepala suku masing masing, sialnya itu sebenarnya tidak salah, sialnya sentimen etnis ini kemudian dibawa ke birokrasinya pasca pemilihan maka birokrasi yang mestinya menjadi melting pot atau semacam wadah peleburan bagi kepetingan masyarakat berbagai etnis tidak bisa berjalan efektif untuk membangun sebuah daerah.,itu yang pertama dan itu saya kira akan bisa hanya di jawab atau kalo misalnya kita bisa merubah itu maka itu hanya bisa terjawab kecerdasan politik terjawab dalam politik praktis, Tutur Murid.
Hal yang sama di sampaikan Isran Syukur yang juga sebagai Inisiator, menegaskan bahwa Perubahan Nomenklatur Nama Provinsi Maluku Utara dirubah menjadi Moloku Kie Raha atau Halmahera Kepulauan itu lebih baik. Dua nama ini akan disurvei kira kira nama apa yang disetujui rakyat, mengingat Maluku Utara memiliki Sejarah Kejayaan Masa lalu yang terkenal hingga ke Eropa, Jika menggunakan Halmahera Kepulauan maka yang dilihat adalah Halmahera sebagai Induk besar yang terbentang dari Utara hingga selatan yang memiliki anak pulau yang mengitarinya.,Pungkas Isran.**(red/km).
Tidak ada komentar