TIDORE, KoranMalut.Co.Id - LMND Tidore tolak kedatangan mentri kabinet indonesia maju (KIB) dalam bentuk protes aksi unjuk rasa di kota Tid...
TIDORE, KoranMalut.Co.Id - LMND Tidore tolak kedatangan mentri kabinet indonesia maju (KIB) dalam bentuk protes aksi unjuk rasa di kota Tidore Kepulauan.,Selasa,(22/06/21).
LMND Tikep menilai kedatangan kunjungan kerja mentri kabinet indonesia maju di Maluku utara mulai dari mentri maritim dan investasi, Mentri dalam negri, mentri keuangan, mentri ESDEM, mentri lingkungan hidup dan kehutanan, mentri PUPR, mentri ART/BPN dan kepala kepolisian republik indonesia sesuai dengan jadwal/rundown kunjungan kerja di beberapa kabupaten kota baik itu Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Sofifi kota Tidore Kepulauan provinsi maluku utara pada tanggal 22-23 juni 2021, tidak terlepas dari agenda kepentingan oligarki untuk membangun consensus, politik ekonomi dan sosial budaya.
Rute aksi di kantor walikota Tidore, LMND berorasi dengan jumlah massa aksi 10 orang, meminta hearing dengan pihak Pemkot Tikep. Kordinator lapangan "asrul Muhlis" memaparkan lewat orasinya "agar pemerintah kota tidore bersedia melakukan hearing terbuka dengan kami guna menyikapi beberapa poin sikap yang kami layangkan"
Asrul menambahkan "terkait hal ini khususnya di kota tidore, pada tanggal 30 april 2021 pemerintah kota di wakili oleh pj Sekertaris kota Tidore kepulauan melakukan rapat bersama dengan Mentri dalam negri terkait dengan daerah otonomi khusus (DOK) merupakan pelimpahan dan pengalihan kebijakan politik di tingkat provinsi dan Nasional dengan dalih peningkatan ekonomi, namun menurut kajian kami kebijakan ini hanyalah upaya dalam meloloskan kepentingan untuk penanaman modal dan melakukan investasi yang hanya diuntungkan oleh Rezim 1% di jazirah maluku utara ini" tuturnya.
Aksi yang berlangsung di depan kantor walikota ini di izinkan hearing pada pukul 11:01 Wit, dengan pemerintah kota diruang rapat SEKDA yang disambut oleh sekertaris daerah kota Tidore 'Ismail Dukomalamo S. Pd'
Dengan sikap "kami akan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari LMND kota Tidore" tutur ismail.
Setelah hearing dengan pemerintah Kota Tidore, LMND Melanjutkan rute aksinya ke kantor DPRD Tikep. Namun sesampainya massa aksi di kantor DPRD, seperti sudah menjadi budaya saat LMND Tikep melakukan aksi tidak ada satupun anggota Dewan di kantor DPRD kota Tidore Kepulauan. Adapun poin sikap dari LMND tikep sebagai berikut:
1. Tolak kedatangan rezim 1 % di maluku utara
2. Menangkan pancasila
3. Laksanakan Pasal 33 UUD 1945
4. Mendesak kepada pemkot dan dprd tikep agar menolak kehadiran pt. Shana tova
5. Tegakan Perda no 1 tahun 2018
6. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.**(red)
Tidak ada komentar