JAKARTA, KoranMalut.Co.Id - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor. (Biro Pers Sekretariat Pres...
JAKARTA, KoranMalut.Co.Id - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor. (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Rusman) Foto: Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor. (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Rusman)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk mendesain kembali kebijakan pengendalian Covid-19 dan mengajak epidemiolog dalam mendesain kebijakan ke depannya. Sebab, menurutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai saat ini dinilai tidak efektif menekan kasus Covid-19 di Tanah Air.
Hal ini terutama disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor, seperti yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/01/2021).
Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah ini nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
"Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," jelasnya.
Salah satunya adalah bahwa pengawasan pembatasan masyarakat ini betul-betul harus dipantau ke lapangan. Kebijakan tersebut harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," katanya dilansir dari CNBC Indonesia.**(red).
Tidak ada komentar