MOROTAI, KoranMalut.Co. Id - Pokja Bupati Kab Pulau Morotai Firman Ladoane menilai Wakil ketua komisi XI DPR RI Achmad Hatari hanya mengakom...
MOROTAI, KoranMalut.Co. Id - Pokja Bupati Kab Pulau Morotai Firman Ladoane menilai Wakil ketua komisi XI DPR RI Achmad Hatari hanya mengakomodir kepentingan elit dibandingkan kebutuhan rakyat morotai terkait pertemuannya dengan anggota DPRD Kabupaten Pulau morotai yang membahas Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemda kab Pulau Morotai ke PT SMI sebesar 200 M., Rabu,(28/10/2020).
Menurut firman mestinya hatari bersikap akomodatif terhadap semua informasi baik itu dari penyelenggara pemerintahan daerah yakni pemda dan DPRD, akademisi, dan tokoh masyarakat tetapi juga terhadap semua aspirasi publik dan tidak terkesan abai terhadap kebutuhan masyarakat morotai.
Hatari harus paham bahwa status kabupaten-kabupaten dimaluku utara kebanyakan adalah tertinggal, kita tertinggal dari segala aspek baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain termasuk kebutuhan dasar masyarakat, dan ini sudah berlangsung puluhan tahun.
"hatari mestinya turun ke desa-desa, dan bertemu dengan masyarakat secara langsung di pulau rao, sopi, wayabula dlll biar bisa melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi bukan hanya melaksanakan dialog dengan segelintir elit di morotai".
Menurut firman Pemerintah daerah kabupaten pulau morotai dibawah kepemimpinan Beny Laos hari ini justru sedang memacu ketertingalan morotai terhadap bukan saja kabupaten-kabupaten di maluku utara tetapi juga seindonesia, alalagi dimasa pandemi ini asumsi APBD morotai tahun ini tidak mencapai target sehingga terjadi defisit karena beberapa sumber pendapatan daerah mengalami penurunan akibat corona.
"Ini mestinya menjadi catatan hatari, belum lagi kebutuhan publik yang tidak bisa ditunda, hatari tidak tau bahwa pemda morotai terus mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait permintaan Jalan tani di desa-desa, jalan umum, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak dan lain-lain yang selama ini tidak didapatkan secara layak dari negara".
Saya berharap Hatari sebagai anggota DPR RI harus fair, skema pinjaman pemda morotai ke PT SMI kan akhirnya juga untuk menutupi pekerjaan pemda morotai yang anggarannya tidak ada karena dampak corona, jadi pekerjaan yang dibuat adalah pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya baik memalui skema multi years maupun yang lain.
"Hatari mestinya objektif, mestinya ia tidak saja mempertanyakan mekanisme dan prosedur pinjaman antara pemda dan DPRD tetapi yang lebih subtantif adalah dia datang ke morotai untuk melihat secara langsung hasil dari apa yang telah di bangun oleh beny laos sebagai bupati morotai. Lihat bagaimana morotai sebelum dan saat beny laos sebagai bupati, lihat perbaikan disektor kesehatan kita, puskesmas prototype dengan kualialtas nasional tiap kecamatan, sekolah unggulan dengan fasilitas lengkap, jalan tani ribuan kilometer, pasar CBD dan infrastruktur lainnya apakah ini luput dari pengamatan hatari.
Saya justru menilai "Inilah perbedaan berpikirnya Beny Laos dan Hatari, Beny Laos berpikirnya kebutuhan rakyat, hatari berpikir kepentingan elit".tutupnya.**(red/km).
Tidak ada komentar