SANANA, Koranmalut.Com - Tim Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 1 meminta kepada pihak Kepolisia...
Hal ini disampaikan sekrataris Partai Golkar Kepulauan Sula yang juga bertindak sebagai Ketua Tim pemenang AHM-RIVAI Junaidi Fatubara saat Rapat Gelar Rakor Bahas pelanggaran PSSU di Kantor Bawaslu tingkat Kabupaten di Kepulauan Sula jumat malam (12/10/18) kemarin.
" saya berharap kepada pihak kepolisian yang PAM disetiap TPS agar tidak menggunakan Senjata apai serta kaluar dari TPS saat pelaksanaan PSSU berjalan, karena hanya membuat para pemilih tertekan saat mencoblos,"Ujarnya
Menurut Junaidi Fatubara, Kehadiran Pihak Kepolisian dari Polda menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat karena Sula saat ini aman-aman saja. Dengan adanya 2 Personil per TPS, harapan kami kedua personil tersebut jangan ada di dalam areal TPS seperti sebelumnya dan dengan menggunakan senjata api khawatirnya dengan kehadiran 2 personil yang menggunakan senjata api dapat membuat masyarakat Pemilih tertekan, " jelas Junadi.
Atas statment yang disampaikan Ketua Tim pemenang AHM-RIVAI di Tanggapi Bripka Lajaya Muhidin, yang juga sebagai Anggota Gakumdu Kepsul, menjelaskan, bahwa Kehadiran Polisi tujuannya untuk mengamankan jalannya pesta Demokrasi khususnya PSU ini, terkait dengan banyaknya personil yg didatangkan itu adalah ikhtiar dari Kepolisian karena jarak dari Kepulauan sula dan Pulau Taliabu ke Polda butuh waktu yang lama untuk pergeseran pasukan jika terjadi hal-hal yang mengganggu kamtibmas pada saat PSU," jelas Bripka La Jaya.
Menurutnya, terkait dengan Posisi anggota didalam TPS, itu tidak benar, karena Arahan langsung dari pimpinan tertinggi Polri adalah Personil Polri harus berada di luar TPS dan tidak berada di dalam Arel TPS. Dan jika eskalasi meningkat atau terjadi perubahan situasi Untuk Personil Polri PAM TPS bisa bertindak jika ada permintaan dari Ketua TPS dan Personil PAM tetap melakukan koordinasi dengan Petugas TPS.
Selain itu Bripka La Jaya juga membantah atas tudingan yang disampaikan ketua Tim AHM-RIVAI terkait dengan yang melakukan pengamanan TPS dengan senjata itu tidak benar karena PAM TPS tidak diperbolehkan membawa senjata api, " tangkis Bripka La Jaya.
"Kami dari pihak Kepolisian tunduk pada peradilan umum jika personil kepolisian melakukan pelanggaran atau tindak pidana pemilu maka kalian dapat melaporkan hal tersebut," tuturnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula Iwan Duwila menjelaskan, agar PSU berjalan dengan aman dan lancar semua elemen harus menjalin komunikasi dari bawaslu, KPU maupun stackholder lainnya.
" Bila masih ada penekanan ke masyarakat dan PNS dijadik sebagai motor politik kami menghimbau jika ada penekanan tolong swgera laporkan ke kami, " Tegasnya
" Terkait pihak Kepolisian yang melakukan tugas dan fungsihnya di lapangan, kami telah melakukan rapat dengan kepolisian, terkait dengan penambahan personil itu kami juga sangat membutuhkan dan berharap agar kami bisa di back up oleh pihak Kepolisian, " Kata Iwan.
Dia juga menegaskan Atas Kampanye hitam yang dibuat tim paslon di Desa Waipa yang membuat selebaran agar segera berhenti karena saat ini sudah ditangani pihak Anggota Reskrim Polres Kepulauan Sula.**(Ial)