Demo Di Depan Mabes Polri JAKARTA, Koranmalut.Com, - Polri kembali didesak mencopot Kepala Polda Maluku Utara Brigjen Pol Naufal Yahya ...
 |
| Demo Di Depan Mabes Polri |
Koordinator Lapangan, Abdul Tatuh S mengatakan, alasan mengapa mantan Wakapolda Kalimantan Timur harus dicopot dari jabatannya. Kata dia, pencopotan harus segera dilakukan karena ada indikasi keberpihakan oknum Polda Malut dalam proses Pilgub Malut 2018.
"Kaporli harus mengambil langkah konkrit dengan segera mencopot Kapolda Malut, karena langkah keberpihakan Kapolda diperlihatkan nyata kepada publik Malut,"ujar Muhlis Ibrahim.
Dia mengaku, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kapolda Maluku Utara, mulai dari pemanggilan anggota KPU dan Bawaslu, dengan dalil pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pemilu. Hal ini, tentu menimbulkan kecurigaan besar, bahwa Kapolda dengan segala kewenangan dan kapasitas ingin menyandera demokrasi di Maluku Utara.
“Kami juga meminta Kapolri memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Kepolisian di Polda Maluku Utara yang diduga terlibat langsung dalam upaya merusak tatanan demokrasi di Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.
Sebulumnya Kapolda Malut membantah melakukan intervensi dalam Pilgub Malut.
"Polda Malut sudah bekerja sesuai dengan aturan, dari awal kami ingin Pilkada berjalan damai sesuai ketentuan dan jujur,"ungkap Kapolda Malut.
Menurut Kapolda, permasalahan dari awal adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan itu Polda telah mengajak pihak penyelenggara untuk mengecek bukannya untuk mengintervensi.
”Kalau soal DPT itu kita ajak mereka baik-baik bukannya kita masuk terlalu jauh,” tuturnya.
Bahkan terkait dengan gembok ruangan yang berisi surat suara hasil Pilkada pada 10 Kabupaten dan Kota di ruangan KPU kata Kapolda, itu merupakan langkah untuk melakukan pengamanan, sebab pada Pilkada sebelumnya di Malut, kotak suara sempat hilang dan itu merupakan trauma tersendiri untuk Polda selaku aparat keamanan.
“Langkah polda menggembok ruangan tersebut tidak salah, karena kita juga kawal ekstra ketat, jadi bukan kita mau intervensi, karena kita juga ada aturannya, tapi jangan dipelinti kalau polisi tidak mau membuka ruangan itu, toh saya sudah sampaikan bisa buka asalkan dihadiri saksi-saksi dari paslon masing-masing dan kenyataannya ketika saksi datang ruangan itu kita buka,” katanya.
Kapolda juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang saat ini bermunculan, sebab isu yang sengaja dibangun orang yang tidak bertanggung jawab tersebut tidaklah benar, karena Polri tetap netral dalam melakukan pengamanan dan tidak akan terlibat dalam politik praktis.
“Omongan saya jangan dipelinti, sebab kalau dipelintir maka presepsi publik itu tidak baik, dan kita juga tidak pernah membela satu kandidat manapun yang maju dalam pilkada kemarin,” terangnya.**(fab)