TERNATE, Koranmalut.Com - Aksi tuntutan yang kembali di gelar oleh from pemuda peduli halmahera barat (HALBAR) tentang dugaan kasus korups...
Hal ini di anggap perbuatan yang melanggar hukum yang semestinya di bijaki dengan cepat oleh penegak hukum, paraktek korupsi pinjaman jangka menengah selama tiga tahun sebesar 159,5 miliar ini tidak melalui mekanisme. Sesuai yang di atur dalam PP No.30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah.
M idhar bakri. Selaku korlap pemuda peduli Halbar (FPPHB) menyampaikan bahwa.
"Kasus ini telah menjadi konsumsi publik di Halbar secara khusus dan profinsi Malut secara umum, bahkan sudah menjadi isu nasional" tuturnya.
Olehnya itu rakyat Halbar menanti kepastian hukum untuk menetapkan saudara Dani missi (Bupati Halbar) sebagai tersangka dalam kasus tersebut,
"Kami akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga pada puncak eksekusi (penahanan) bupati dan kroni-kroninya, kami berharap kejati dapat serius dan mampu mengungkap fakta korupsi berjamaah pinjaman pemkab halbar sebesar 159,5 miliar" tegasnya.
Masyarakat halmahera barat kini resah dengan adanya issu terkait Kejati malut milik dani misi. Maka dari itu anak muda Halbar akan selalu mengawal dan meminta Kejati Malut bersikap di depan massa aksi. Terkait penanganan kasus tersebut,
"kami butuh kejelasan penanganan kasus pinjaman Pemkab halbar yang secara tidak langsung telah memiskinkan masyarakat Halbar agar kasus ini sampai pada puncak, kami sangat berharap kejati dapat memanggil DPRD dan bupati untuk mempertanyakan kejelsanya, sehingga akan menemukan titik penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara sebesar 159,5 miliar" tegas salah satu orator, melalui saund sistemnya.
Mereka menaruh curi asas praduga tak bersalah pinjaman Pembada Halbar ini, bukan demi pembangunan daerah. Akan tetapi demi kepentingan Cukong bupati Dani Misi. From pemuda peduli halmahera barat ikut mendesak kejati melalu dua tuntutan yang di antaranya Segera tangkap DANI MISSI (Bupati halbar) dan tangkap pihak-pihak yang tergolong dalam kasus pinjaman 159,5 miliar.
Jika tuntutan ini tidak di akomodir, maka kami akan melakukan konsuldasi masyarakat Halbar untuk memboikot aktifitas kejaksaan tinggi (KEJATi) Malut.
Rep/Red : fab