Amanah Upara: Akademisi & Staf Ahli DPR.RI KoranMalut.Co.Id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan "aparat TNI-Polri tidak terl...
KoranMalut.Co.Id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan "aparat TNI-Polri tidak terlibat dalam urusan demokrasi". Jokowi mengingatkan kepada jajaran TNI-Polri soal kedisiplinan mereka yang berbeda dengan warga sipil. "Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang sama, kedisiplinan nasional," tegas Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (1/3/2022).
Arahan Presiden Jokowi sangat menarik perlu dimaknai secara holistik (yuniversal), bukan hanya untuk meningkatkan kedisiplinan TNI-POLRI tapi yang paling penting adalah TNI-POLRI tidak boleh alergi terhadap demokrasi, karena demokrasi memiliki nilai-nilai seperti nilai kebebasan, persamaan, keadilan, keberagaman, dll. Biar supaya ruang publik (diskusi) semakin terbuka, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara semakin terbuka, keadilan semakin ditingkatkan, menghargai perbedaan, hukum semakin ditingkatkan dan hak-hak asasi manusia terlindungi seperti hak hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Serta penanganan para demonstran tidak boleh menggunakan cara yang represif, sudah harus menggunakan cara persuasif dan dialogis.
Arahan Presiden Jokowi sejalan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu yang melarang TNI-POLRI untuk tidak terlibat dalam politik praktis. "Namun eksistensi TNI-POLRI sangat seksi dalam kancah politik nasional, akhirnya seringkali ditarik-tarik untuk terlibat dalam politik praktis". Oleh karena itu, perlu menjadi kesedaran bagi politisi sipil untuk tidak menarik-narik TNI-POLRI dalam politik praktis, biarlah supaya TNI-POLRI menjadi aparat yang profesional di bidangnya. "Kita perlu belajar dari negara Amerika Serikat yang sudah ratusan tahun menjadi negara demokrasi, namun Tentara dan Polisi di negara adidaya tersebut tidak terlibat dalam politik praktis dan sangat profesional dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya (topoksiwab)".
TNI merupakan alat negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Oleh karena itu, supaya menjadi Tentara profesional TNI tidak boleh ditarik masuk dalam politik praktis kecuali sudah pensiun, negara harus meningkatkan anggaran alutsista pertahanan keamanan negara, negara harus meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama yang bertugas di daerah-daerah perbatasan dan terpencil. Selain itu, POLRI merupakan aparat sipil negara yang bertugas melayani, mangayomi dan melindungi masyarakat dan dipersenjatai untuk membantu TNI jika dibutuhkan. Oleh karena itu, Polri tidak boleh ditarik-tarik masuk dalam politik praktis kecuali sudah pensiun, perlu meningkatkan kedisiplinan dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Polri harus selalu humanis dan selalu dekat (bersahabat/teman) dengan rakyat. Selain itu, negara perlu menjaga keseimbangan antar TNI-POLRI baik dari sisi kesejahteraan maupun pemberian jabatan strategis. Jangan sampai terlihat aparat pada institusi yang lain sejahtera sedangkan institusi yang lain tidak sejahtera. Jika TNI ditingkatkan kesejahteraan maka POLRI juga ditingkatkan kesejahteraan, sebaliknya jika POLRI atau mantan polisi diberi jabatan strategis maka TNI atau mantan TNI juga perlu diberi jabatan strategis. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, kesolidan, kekompakan, jiwa korsak pada kedua institusi tersebut. Dan yang paling penting adalah TNI-POLRI tidak terlibat dalam politik praktis, karena konon katanya politisi lebih sejahtera, ini yang membuat oknum aparat pada kedua institusi tersebut tergiur untuk terlibat dalam politik praktis.**(red).
Tidak ada komentar